Network
PR PANGANDARAN – Rancangan Omnibus Law Cipta Kerja mendapat banyak tentangan karena dianggap merugikan para buruh.
Hal yang paling dianggap merugikan yaitu hilangnya upah minimum di Kabupaten/Kota dan dibayar per jam atau per hasil kerja, tidak ada sanksi untuk perusahaan jika tidak membayar buruh sesuai ketentuan, dan jam kerja yang eksploitatif.
Melihat banyak yang tidak menerima aturan Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah memberikan beberapa usulan hingga akhirnya disepakati oleh DPR.
Baca Juga: Ajak Rakyat Tak Ribut Soal Dalang 'Film Pengkhianatan G30S PKI', Komisi I DPR: Ini Negara Demokrasi
Persetujuan mengenai aturan baru Omnibus Law Cipta Kerja itu didapat saat rapat di hotel Jakarta, pada Sabtu, 26 September 2020.
Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kemenko Perekonomian, Elen Setiadi, mengatakan RUU Cipta Kerja terkait perubahan atas UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.
Adapun rincian tujuh poin baru dalam RUU Cipta Kerja yaitu:
Baca Juga: BTS hingga Ariana Grande Bersaing Ketat di Kategori Top Social Artist, Ini Nominasi Resmi BBMA 2020
1. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Aturan ini belum ada pada UU ketenagakerjaan tapi sangat dibutuhkan terutama pada masa pandemi seperti ini.
Jika ada pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja akan mendapatkan upah dengan besaran sesuai kesepakatan program tersebut, pelatihan peningkatan kapasitas, dan kemudahan mendapatkan pekerjaan baru.
Meskipun sudah mendapat JKP, tapi pekerja juga tetap mendapat jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kesehatan nasional.
Baca Juga: BTS hingga Ariana Grande Bersaing Ketat di Kategori Top Social Artist, Ini Nominasi Resmi BBMA 2020
2. Durasi Waktu Jam Kerja
Secara umum, jam kerja per hari selama 8 jam atau 40 jam selama seminggu. Melalui RUU Cipta Kerja juga diatur mengenai durasi jam kerja pegawai.
Ada pekerjaan yang kurang dari 8 jam/hari seperti pekerjaan paruh waktu dan ekonomi digital, tapi ada pekerjaan yang lebih dari 8 jam/hari seperti migas, pertambangan, perkebunan, dan pertanian.
3. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
Melalui RUU Cipta Kerja, TKA hanya diperbolehkan untuk ahli dalam kondisi tertentu seperti situasi darurat, vokasi, peneliti, dan investor.
Baca Juga: Teungkap! Pelaku Aksi Sobek hingga Coret Alquran Tenyata Remaja 18 Tahun Warga Sekitar Mushola
4. Perlindungan Pekerja Kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Sebelumnya hal ini tidak diatur, tapi mengikuti perkembangan teknologi dan revolusi industri 4.0 menyebabkan banyak bermunculan jenis pekerjaan baru.
Jenis pekerjaan baru ini bersifat tidak tetap dan membutuhkan pekerja untuk jangka waktu tertentu (Pekerja Kontrak).
Melalui RUU Cipta Kerja, pekerja kontrak diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan pekerja tetap mengenai upah, jaminan sosial, perlindungan K3, termasuk kompensasi pengakhiran hubungan kerja.
Baca Juga: Video Aksi Coret Tembok hingga Rusak Alquran Viral, Warganet: PKI Bangkit, tapi Pelaku Disebut Gila
5. Pekerja Alih Daya atau Outsourcing
Dalam RUU Cipta Kerja, alih daya merupakan hubungan bisnis sehingga perusahaan alih daya harus memberikan hak dan kewajiban pada pekerjanya, baik kepada pekerja kontrak atau tetap mengenai upah, jaminan sosial, dan perlindungan K3.
6. Upah Minimum (UM)
Upah minimum dalam RUU Cipta Kerja tidak bisa ditangguhkan seperti dalam UU Ketenagakerjaan.
Kenaikan UM ini ditentukan dengan menggunakan formulasi pertumbuhan ekonomi daerah dan produktivitasnya.
Baca Juga: Peran Jurnalis TNI di Lokasi TMMD Reguler Brebes
Besaran UM pada tingkat provinsi dapat ditetapkan pada UM tingkat kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
7. Pesangon PHK
Jika berdasarkan UU 13/2003, pemberian pesangon sebanyak 32 kali upah dan dianggap memberatkan pelaku usaha dan mengurangi minat investor untuk berinvestasi.
Namun, melalui RUU Cipta Kerja diatur penyesuaian perhitungan besaran pesangon PHK dengan menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).***
Artikel Rekomendasi