Network
PR PANGANDARAN - Kongres Pemuda Indonesia atau PMI Jawa Timur (Jatim) siap dampingi Mila Machmudah laporkan Lesti Kejora dan Rizky Billar.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Edi Prastio yang mengatasnamakan KPI Jatim.
Pihak KPI Jatim meminta pihak Lesti Kejora dan Rizky Billar untuk segera meluruskan sesuatu yang menurutnya salah dalam pernikahan mereka.
Baca Juga: Lirik Lagu Multiply - WOODZ dengan Terjemahan Bahasa Indonesia
"Kami dari Kongres Pemuda Indonesia Jawa Timur selaku kuasa hukum dari Mila Machmudah," ucap Edi Prastio perwakilan dari KPI Jatim.
KPI Jatim masih menunggu kabar baik dari pihak Lesti Kejora dan Rizky BillR.
"Kami menunggu apa yang kita harapkan," ucap perwakilan KPI sebagai mana yang dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari kanal Youtube Hitz Infotainment yang diunggah pada 6 Oktober 2021.
Baca Juga: Tanggapan PT PBB soal Petisi yang Minta Robert Alberts Mundur Jadi Pelatih Persib
"Apabila Lesti Kejora maupun saudara Rizky Billar mau konferensi pers dan mengakui penyampaian ada kesalahan terkait nikah sirinya itu," papar KPI Jatim.
Pihak KPI Jatim tidak akan melanjutkan proses hukum jika ada itikad baik dari Lesti Kejora ataupun Rizky Billar.
"Kami tidak akan melanjutkan proses hukum, tetapi jika tidak ada kamu akan terus lanjut," ucap KPI Jatim.
Baca Juga: Unggah Video Mesra, Dinar Candy 'Ngegas' Lontarkan Lelucon ke Ridho Illahi agar Dinikahi
Pihak KPI Jatim berharap bahwa Lesti Kejora dan Rizky Billar memberikan edukasi yang cukup untuk masyarakat.
Pasalnya hal tersebut membuat masyarakat merasa terbohongi atas kabar nikah siri.
Menurutnya, masyaarakat merasa dirugikan oleh Lesti Kejora dan Rizky Billar.
Baca Juga: Lawan Spanyol di UEFA Nations League, Rekor Tak Terkalahkan Italia Akan Terjaga?
Lebih lanjut, pihak KPI Jatim tidak pernah mempermasalahkan terkait kehamilan Lesti Kejora.
Pihak KPI berharap Lesti Kejora dan Rizky Billar mengungkapkan hal yang sebenar-benarnya.
Diketahui, pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi perdebatan karena digadang-gadang sebagai pembohongan publik.***
Artikel Rekomendasi