Terlibat Penipuan hingga Pemerkosaan, Donald Trump Terancam Dipenjara Setelah Tak Jadi Presiden

- 30 November 2020, 09:11 WIB
Donald Trump.
Donald Trump. //Instagram.com//@teamtrump

PR PANGANDARAN – Pada 20 Januari 2021 nanti, Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden baru Amerika Serikat (AS) menggantikan Donald Trump.

Saat jabatannya dilepas, Trump akan kehilangan hak istimewa yang selama ini melindunginya dari tuntutan hukum untuk semua kasusnya baik perdata maupun pidana.

Dia tidak akan bisa lagi melawan di pengadilan dan mengatakan posisinya sebagai kepala negara yang membuatnya kebal terhadap tuntutan dan penyerahan dokumen serta bukti lainnya.

Baca Juga: Gunung Api Ile Lewolotok Alami Erupsi, Sebanyak 2.782 Warga Terpaksa Dievakuasi

Selain itu, dia juga akan kehilangan bantuan dari Departemen Kehakiman dalam membuat argumen tersebut.

Berikut sederet kasus yang mengancam Trump saat dirinya tak lagi menjabat sebagai Presiden nanti:

1. Tuntutan pelecehan seksual

Trump telah dituduh melakukan pelecehan seksual oleh banyak wanita tapi dia menyangkal semua tuduhan tersebut dan berjanji akan menuntut balik meskipun hingga saat ini belum.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Libra, Scorpio, Sagitarius, Senin 30 November 2020: Takdir Cinta hingga Karier

Dua dari wanita tersebut mengajukan tuntutan hukum atas pencemaran nama baik terhadap Trump karena menyebut mereka pembohong.

Kedua wanita itu adalah E Jean Carroll, menuduh Trump telah memperkosanya pada 1990-an dan Summer Zervos menuduh Trump melakukan pelecehan seksual terhadapnya pada 2007.

Namun, Trump telah menghentikan tuntutan tersebut selama masa kepresidenannya tapi pada 20 Januari kasus-kasus ini dapat dilanjutkan.

Baca Juga: Terkenal sebagai Sosok Baik, Intip Potret Manis dan Mesra Rich Brian dan sang Kekasih Vanntey Heng

2. Tuduhan uang tutup mulut

Pada 2018 model Playboy Karen McDougal dan aktris film dewasa Stormy Daniels mengatakan mereka telah melakukan hubungan intim dengan Trump dan menerima uang untuk tutup mulut sebelum pemilihan Presiden 2016.

Michael Cohen, mantan pengacara pribadi Trump mengaku yang mengatur pembayaran kepada kedua wanita tersebut.

Pembayaran tersebut dipermasalahkan karena menggunakan dana kampanye, lalu Cohen dijatuhi hukuman tiga tahun penjara pada 2018.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Cancer, Leo, Virgo, Senin 30 November 2020: Takdir Cinta, Tips Sehat dan Karier

3. Penipuan pajak dan bank

Pada 2019, Jaksa Wilayah Manhattan, Cyrus Vance mengeluarkan perintah panggilan pengadilan kepada Trump untuk merilis dokumen dan catatan keuangan termasuk pembayaran pajak.

Saat meminta pembayaran pajak, Vance merujuk pada laporan publik tentang kemungkinan tindakan kriminal yang ekstensif dan berlarut-larut di Trump Organization mengenai penipuan asuransi dan bank.

Di New York, beberapa jenis penipuan pajak dapat mengakibatkan hukuman penjara yang lama.

Baca Juga: Diajak Mengemis, Balita Berusia 2 Tahun di Bekasi Tewas dalam Pangkuan Ibunya

4. Investigasi penipuan real-estate

Sejak Maret 2019, Jaksa Agung New York Letitia James telah memimpin penyelidikan sipil apakah Trump Organization melakukan penipuan real-estate atau tidak.

Investigasi ini berawal dari laporan Michael Cohen pada Februari 2019 yang memberi tahu Kongres bahwa Trump telah meningkatkan nilai aset propertinya untuk mendapatkan pinjaman dan mengecilkannya untuk mengurangi pajak.

Namun, James membutuhkan lebih banyak saksi dan informasi untuk melanjutkan penyelidikan. Investigasi perdata semacam ini dapat mengakibatkan sanksi finansial jika ditemukan bukti pelanggaran dan dilanjutkan dengan penyelidikan kriminal.

Baca Juga: Sampaikan Duka Cita yang Mendalam, Mahfud MD Kutuk Keras Pembunuhan Satu Keluarga di Sigi

5. Kasus honorarium

Trump telah dituduh melanggar aturan terhadap honorarium selama masa kepresidenannya yang mengacu pada keuntungan pribadi atau jabatannya sebagai Presiden.

Ada tiga tuntutan hukum perdata yang menuduh Trump tidak meminta persetujuan Kongres sebelum menerima keuntungan dari negara asing.

Salah satunya yaitu menjamu pejabat asing di Trump International Hotel di Washington DC yang dianggap sebagai pelanggaran.***

 

Editor: Nur Annisa

Sumber: inews.co.uk


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x