Network
PR PANGANDARAN – Mantan penasihat keamanan nasional mengatakan jika Donald Trump harus memberlakukan darurat militer untuk memaksa penyelenggaraan pemilihan baru di negara bagian.
Michael Flynn mengatakan jika Trump harus memberlakukan darurat militer untuk membatalkan hasil pemilu Amerika Serikat (AS) 2020 yang dimenangkan oleh Joe Biden.
Dia telah berbicara kepada Newsmax yang mendukung Trump dengan mengatakan jika Presiden AS itu harus mengerahkan militer dan menyita mesin pemungutan suara untuk mengadakan pemilihan baru.
Baca Juga: Cek Fakta: Beredar Foto Ular Memakan Senapan Laras Panjang 47 Gegara Tak Ada Makanan, Ini Faktanya
“Tidak mungkin di dunia ini kita bisa maju sebagai sebuah bangsa,” ucap Flynn, yang baru-baru ini telah diampuni oleh Trump setelah mengaku bersalah atas tuduhan kejahatan dengan berbohong kepada FBI.
Flynn tampaknya merujuk pada teori konspirasi bahwa Partai Demokrat dan pejabat pemilu telah mencurangi mesin pemungutan suara di seluruh negara bagian untuk mengalihkan suara dari Trump ke Biden.
“Jika dia mau, dia bisa mengambil kemampuan militer dan menempatkan mereka di negara bagian untuk menjalankan kembali pemilihan di masing-masing negara bagian itu,” ujarnya.
Baca Juga: 100 Imam dan Pendakwah Islam Dipecat, Arab Saudi Beberkan Alasannya, Sebut Ancaman Terorisme
“Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang di luar sana berbicara tentang darurat militer adalah sesuatu yang belum pernah kami lakukan,” lanjutnya
Pernyataan dari mantan penasihat keamanan nasional itu tidak sesuai kenyataan dan tidak disertai bukti saat mengklaim ada kecurangan pada pemilihan Presiden 2020.
Pejabat dan pakar pemilu telah mengkonfirmasi bahwa pemilu 2020 adalah yang paling aman dalam sejarah AS.
Baca Juga: Prediksi Akhir Covid-19, Peramal Termuda di Dunia Kini Bocorkan Ramalan 2021, Dimulai dari Februari
Presiden tidak memiliki kekuasaan secara pihak untuk membatalkan, menunda, atau mengubah tanggal pemilihan bahkan jika menggunakan darurat militer.
Mendeklarasikan darurat militer juga tidak menangguhkan konstitusi dan militer tidak berperan dalam penyelenggaraan pemilu.
Selain itu, Trump juga tidak akan dapat menyelenggarakan pemilihan baru karena hak untuk memilih tidak ditentukan dalam konstitusi atau oleh undang-undang federal.***
Artikel Rekomendasi