Network
PR PANGANDARAN – Dalam rangka Pilkada Serentak dan Deklarasi Netralitas tingkat Kabupaten Pangandaran Tahun 2020, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Penegakan Hukum terkait Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Pengendalian Covid-19, pada hari Rabu, 16 September 2020 di Aula Setda Pangandaran.
Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati Pangandaran H. Adang Hadari, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Kapolres Ciamis, Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, Kasdim 0613 Ciamis, Sekertaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran dan Ketua BAWASLU Kabupaten Pangandaran.
Seperti dilansir dari laman resmi Humas Pangandaran, rapat tersebut membahas tentang penegakan hukum, protokol kesehatan terhadap Pilkada Serentak dan netralitas ASN di Kabupaten Pangandaran, daerah maupun instansi luar lainnya.
Baca Juga: Pegawai Terjangkit Covid-19, Berikut 7 Kantor Pemprov DKI Jakarta yang Akan Ditutup Tekan Penularan
Dalam pidatonya Bupati Jeje Wiradinata menyampaikan, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan di gelar pada 9 Desember 2020, agar masyarakat mampu menerapkan protokol kesehatan dengan diberikan pemahaman yang tepat dan jelas.
“Mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum terkait dengan protokol kesehatan Pilkada di masa pandemi yang akan dilakukan tanggal 9 Desember 2020, KPU, Bawaslu sudah menyampaikan untuk masyarakat memahami bagaimana pelaksanaan kampanye berkaitan dengan pandemi corona ini sehingga nanti semua bisa berjalan dengan baik”, ujar Bupati.
Ia juga menjelaskan bahwa pemilu pada tahun ini berbeda pada tahun sebelumnya. Dibutuhkan pemahaman yang baik bagi masyarakat secara psikologi, maka sosialisasi dan koordinasi seluruh masyarakat menjadi hal yang penting.
Baca Juga: Corona Kian Menggila Informasi Hoaks Bertebaran, Staff Ahli: Dampaknya Fatal Bagi Kesehatan Dunia
Selain memakai masker dan jaga jarak, pengawasan masyarakat yang berkunjung dari zona merah pun menjadi sorotan bupati.
Jeje Wiradinata menyikapi serius masa pandemi seperti ini, terutama di daerah-daerah yang akan menggelar pilkada, ada kemungkinan pilkada di tunda dan bisa mengakibatkan kerugian.
Artikel Rekomendasi