118 Ribu Orang yang Masuk Daftar Rakyat Miskin RI Ternyata Berprofesi PNS, TNI/Polri hingga DPRD

- 1 Juli 2020, 20:42 WIB
MENTERI Sosial Juliari P. Batubara mengatakan pemerintah akan memberikan santunan kepada ahli waris siswa SMPN 1 Turi yang meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi dalam kegiatan susur Sungai Sempor di Kabupaten Sleman.*
MENTERI Sosial Juliari P. Batubara mengatakan pemerintah akan memberikan santunan kepada ahli waris siswa SMPN 1 Turi yang meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi dalam kegiatan susur Sungai Sempor di Kabupaten Sleman.* /ANTARA/

PR PANGANDARAN - Setidaknya 118 ribu orang yang terdaftar sebagai orang miskin adalah mereka yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri, hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Oleh karena itu, Menteri Sosial Juliari Batubara memutuskan untuk menghapus 118 ribu orang yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

Mengenai kesalahan ini, Juliari menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan verifikasi dari data-data yang masuk dalam DTKS. Langkah ini agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

Baca Juga: Babak Belur Ekonomi Masyarakat Gegara Covid-19, Sri Mulyani: Krisis Ini Berbeda, Guncangannya Besar

Seperti diberitakan Galamedia.pikiran-rakyat.com dengan judul Sebanyak 110 Ribu PNS, TNI/Polri dan DPRD Masuk Data Orang Miskin, Juliari mengungkap, perbaikan data ini juga melibatkan pemerintah daerah, khususnya kepala desa.

Hal ini lantaran, pemerintah pusat membutuhkan data valid dari masing-masing kabupaten/kota terkait tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Hanya saja, lanjut dia, masih ada 92 kabupaten/kota yang tidak memperbarui data tingkat kemiskinan di wilayahnya. Dengan demikian, tingkat kemiskinan di 92 kabupaten/kota itu dianggap paling parah.

Baca Juga: Geger, Oknum Desa Jual Tanah dan Bangunan SD Rp 80 Juta, Wakil Bupati Garut: Panggil Kepala Sekolah!

"Yang tidak perbarui data sama sekali sejak 2015 ada 92 kabupaten/kota," imbuh Juliari.

Sementara, 319 kabupaten/kota memperbarui data tapi tak sampai 50 persen. Kemudian, 103 kabupaten/kota melakukan pembaruan data lebih dari 50 persen.

Halaman:

Editor: Ayunda Lintang Pratiwi

Sumber: Galamedia


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x