Network
PR PANGANDARAN – Keputusan terkait reklamasi Ancol oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai banyak kontroversi.
Usai dituding langgar janji, Anies Baswedan juga dituduh memutuskan perhitungan kontribusi reklamasi Ancol untuk pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta secara diam-diam.
Hal tersebut diklaim bahwa Anies memutuskan tanpa mengkonsultasikannya terlebih dahulu dengan DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga: Mitos atau Fakta: Kurang Tidur Dapat Menggandakan Risiko Kematian
Dikabarkan Anies meminta jatah sebesar 5 persen untuk Pemprov DKI Jakarta setelah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk selesai mereklamasi kawasan Ancol.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, mengatakan kontribusi sebesar 5 persen untuk jadi jatah DKI Jakarta sangat ganjil.
Ia mengatakan aturan penyerahan lahan kontribusi ini diputuskan sepihak oleh Gubernur Anies Baswedan tanpa konsultasi ke DPRD DKI.
Baca Juga: Bekukan Makanan Terakhir Almarhum sang Ibu, Mengahrukan Setelah 5 Tahun Rasanya Tetap Sama
"Dasar perhitungan 5 persen lahan reklamasi sebagai milik DKI tidak jelas dasarnya, dan diputuskan sepihak oleh Gubernur tanpa konsultasi DPRD," kata Gilbert pada Selasa 7 Juli 2020.
Lanjutnya, ia merasa ganjil dengan jatah 5 persen lantaran keputusan Gubernur (Kepgub) 237 tahun 2020 tentang izin Reklamasi Ancol tidak sebutkan dasar hitung-hitung pembagian jatah lahan.
Artikel Rekomendasi