Dia juga menanggapi soal jabatan Komisaris dan Direksi yang disebut merupakan titipan dari kementerian-kementerian.
“Kemudian juga soal Komisaris di BUMN, ya semua berasal dari Kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari Kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN,” ungkapnya.
Baca Juga: [UPDATE] Corona Indonesia Rabu, 16 September 2020: Pecah Rekor, Kasus Harian Sentuh Angka 4.000
Arya Sinulingga menilai, kritikan Ahok tentang Perum Peruri terkait proyek digitalisasi merupakan bagian dari bussiness to bussiness (B to B)
“Kalau gak layak ditawar, kalau gak layak dibeli ya B2B itu urusan mereka. Apalagi ini kan urusan BUMN. Bagi kami Kementerian itu kantong kiri, kantong kanan. Silakan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B,” ujarnya.
Dia menjelaskan, alangkah lebih baiknya jika Pertamina dan Peruri dapat menyelesaikan persoalan ini secara profesional.
Baca Juga: Ngeluh Sesak Napas hingga Nyeri Dada, Pedagang Paruh Baya Asal Sumedang Meninggal Terpapar Covid-19
“Kalau B2B Peruri memang punya ruang berbisnis dengan Pertamina, ya itu mereka kordinasi saja,” katanya.
Arya Sinulingga menjelaskan, jika sebelumnya Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengutarakan di media sosial bahwa internal Korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi terkait gaji pegawai hingga level Direksi.
Dia pun berpendapat bahwa Pertamina sebagai Korporasi, dinilai belum mampu menyeimbangkan perusahaa hingga kritik kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan pergantian Direksi. ***
Artikel Rekomendasi