Network
PR PANGANDARAN – Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi perekonomian masyarakat di tengah pandemi.
Ada beragam macam BLT yang diluncurkan pemerintah, salah satunya BLT bagi para pekerja/buruh dengan gaji di bawah 5 juta yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan.
Dilansir Warta Ekonomi, Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya (Gus Ahad) mengatakan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi karyawan tersebut dinilai kurang efektif.
Baca Juga: Ketua KPU Arief Budiman Terpapar Covid-19, Mengaku Tak Rasakan Gejala Namun Hasil Swab Malah Positif
Sebab, kata dia, untuk mendapatkan bantuan tersebut dibutuhkan persediaan data nama dan nomor rekening masyarakat yang menerima lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
“Ada upaya menyederhanakan proses pendataan, dalam hal ini menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.
"Jadi akhirnya pihak Kementerian Tenaga Kerja tinggal menugaskan saja kepada BPJS Ketenagakerjaan mengumpulkan data masyarakat dengan gaji di bawah 5 juta,” ujarnya saat diwawancarai di Bandung, Jumat, 18 September 2020.
Baca Juga: Kampanye ‘Semua Rp1’ ShopeePay Dorong Adopsi Transaksi Contactless dengan Lebih dari 8 Juta Voucher
Gus Ahad mengatakan jika program BLT tersebut telah menghabiskan dana sebesar 104 Triliun, lebih dari dua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat.
Artikel Rekomendasi