Network
PR PANGANDARAN - Polemik terkait penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada 2020) yang akan di gelar pada 9 Desember mendatang masih menjadi perbincangan hangat pemerintah.
Seperti diberitakan PikiranRakyat-Pangandaran.com sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Juru Bicara, Fadjroel Rachman mengatakan, akan tetap menggelar Pilkada sesuai jadwal, dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.
"Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih. Pilkada harus dilakukan dengan disiplin," jelas Fadjroel dalam keterangan tertulis pada Senin, 21 September 2020.
Baca Juga: Kabar Jokowi dan BTS Jadi Pembicara Sidang Umum PBB ke-75 Bikin Geger Warganet, Ini Penjelasannya
Seiring dengan dirilisnya keputusan pemerintah mengenai penyelenggarakan Pilkada serentak, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kompak menyuarakan penolakan.
Dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Wartaekonomi, PBNU dan Muhammadiyah meminta agar ditundanya Pilkada 2020 lantaran jumlah kasus positif di Indonesia kian meningkat, mencapai 248.852 per 21 September 2020.
Angka ini akan terus melonjak hingga akhir tahun.
Baca Juga: Klarifikasi Nadiem Dinilai 'Tidak Jelas', IKA Sejarah: Mas Menteri yang Baik, Kami Tentu Paham...
Lebih lanjut, perwakilan PBNU dan Muhammadiyah juga meminta pemerintah menunda Pilkada 2020 atas nama umat, agar masyarakat tak menjadi korban ganasnya Covid-19 saat kontestasi politik elektoral lima tahunan itu diselenggarakan.
Mereka juga menyebut jika dua ormas terbesar di Indonesia sudah tidak didengar, apalagi suara masyarakat, yang saat ini aspirasinya kerap tak diindahkan.
Artikel Rekomendasi