Network
PR PANGANDARAN – Pilkada 2020 terus saja menimbulkan pro kontra, banyak masyarakat yang meminta diundur tapi pemerintah tetap pada keputusannya untuk tetap maju.
Melalui kanal Youtube Narasi TV yang ditayangkan pada 24 September 2020, Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI memberikan penjelasan mengenai tetap dilaksanakannya Pilkada 2020.
“Kalau di tentara ada proses pengambilan keputusan, ada dua, kalau sudah diputuskan laksanakan amankan. Enggak boleh lebih dari itu,” ucapnya saat berbincang bersama Najwa Shihab secara daring.
Baca Juga: Kim Jon-Un Rilis Kronologi Prajurit Korut Bakar dan Tembak Mati Pejabat Korsel: Hanya Lumuran Darah!
Dia menambahkan pemerintah sudah merencanakan semuanya termasuk menekan klaster penyebaran Covid-19 bertambah saat pilkada dilaksanakan nanti.
Pihaknya sudah mengusulkan kepada KPU, Bawaslu, dan Polri untuk membatasi kampanye, sehingga tidak ada kampanye terbuka, yang ada hanya kampanye terbatas dan daring.
Dia menyadari jika implementasi aturan di lapangan sangat susah tapi dia mengimbau kepada pemimpin politik dan orang yang punya keinginan politik untuk tetap tenang.
Baca Juga: Soal Tunggakan Gaji Diduga Karyawan Jungle Land 6 Bulan, IG Ardi Bakrie Juga Ikut Ditagih Netizen
Namun, saat Najwa Shihab menayangkan kerumunan orang saat pendaftaran pilkada, Luhut langsung menegurnya.
“Kamu ngapain provokasi gambar-gambar kayak gini? Ini enggak perlu,” ujarnya.
“Ini fakta pak Luhut. Maaf pak Luhut, saya tidak memprovokasi, saya menunjukkan apa yang terjadi di lapangan dan saya yakin pak Luhut juga sudah tahu di lapangan seperti ini,” tutur Najwa Shihab menimpali.
Baca Juga: Pamer Foto Pakai Gaun Mewah, Nia Ramadhani Ditagih Bayar Gaji oleh Karyawan: Tolong, 6 Bulan Nunggak
“Itu dulu. Iya tahu tapi enggak perlu ditunjukkin kayak gini,” ujarnya.
Luhut juga menepis tanggapan jika dilakukannya Pilkada 2020, berarti pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat.
Dengan tetap diselenggarakannya Pilkada 2020, banyak orang menganggap pemerintah telah melanggar konstitusi.
Baca Juga: Jeritan Rakyat Kecil Soal PSBB Jakarta Diperpanjang: Enak Pemerintah Digaji, Rakyat Makan Aja Susah
Masyarakat mempunyai hak pilih, tapi lebih dari itu masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan keselamatan.
Menurutnya dengan memberikan rambu-rambu yang jelas dan aturan main yang jelas, semuanya bisa dilakukan dengan aman.
Najwa Shihab menjelaskan negara lain juga ada yang menyelenggarakan pemilihan di saat pandemi tapi saat tren kasus yang menurun, sedangkan tren kasus di Indonesia sedang naik.
Baca Juga: Digandrungi Pecinta Game Gegara Klaim 'Rusak Pertemanan', Among Us 2 Justru Batal Rilis, Kenapa?
“Di Amerika juga melakukan kok, enggak semua tren di Amerika turun. Setiap negara memiliki masalahnya masing-masing, jadi enggak bisa dibanding-bandingkan,” ucap Luhut dengan tegas.
Meskipun 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada masuk kategori risiko tinggi dan sedang, tapi dia yakin bisa dikendalikan dengan bekerja keras untuk mengatasinya dan menjalankan pola yang benar.
Dia menambahkan jika hidup itu harus optimis tapi dia langsung ditimpali oleh Najwa Shihab jika selain optimis juga harus realistis.
Baca Juga: Game BTS Universe Story Rilis! Ini 5 Cara Bermain ala Pemula, ARMY Bisa Potong dan Warnai Rambut
“Hey Najwa, kalau soal lapangan, orang belum tentu lebih lapangan dari saya,” ujarnya.
Menurutnya, dia tidak hanya mendengar dari atasan tapi juga melihat ke bawah dan akan berdiskusi dengan tim untuk mencari solusinya.***
Artikel Rekomendasi