Network
PR PANGANDARAN – Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2020 (Keppres 166/2020) yang mengangkat dua eks anggota Tim Mawar sebagai pejabat eselon 1 di Kementerian Pertahanan memancing polemik.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Fatia Maulidiyanti menilai bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).
Menanggapi tuduhan tersebut, anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Gerindra, Yan Permenas Mandenas angkat bicara.
Baca Juga: Jalani CT Scan, Seorang Wanita Malah Kaget Temukan Dua Jarum 'Misterius' Tertanam di Otaknya
Yan mengatakan bahwa pengangkatan tersebut adalah hak penuh dari Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
"Terkait dengan masalah itu pengangkatan dua eks tim mawar masuk ke jajaran struktural Kemenhan ini kan merupakan hak dari Pak Menhan sendiri untuk memilih orang-orang yang benar-benar mampu dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang diberikan Presiden Jokowi terhadap Kementerian Pertahanan (Kemenhan), terutama dalam menangani beberapa isu-isu terkait dengan pertahanan," kata Yan pada Minggu, 27 September 2020, seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id.
Menurut Yan, pengangkatan tersebut sah-sah saja. Selama kedua anggota eks Tim Mawar itu menunjukkan kinerja yang baik untuk mendukung jalannya pemerintah.
Baca Juga: Eks Tim Mawar di Tubuh Kemenhan Bertentangan dengan Prinsip HAM, KontraS Desak Jokowi Cabut Keppres
"Dalam rangka peningkatan kinerja untuk mendukung pertahanan wilayah teritorial NKRI kita baik darat, laut, maupun udara, dukungan operasional di Kemenhan saya pikir sah dan wajar-wajar saja," ucapnya.
Artikel Rekomendasi