PANGANDARAN TALK – Pemerintah RI kadung menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi seperti jenis pertalite dan solar.
Sebagai solusi yang diambil atas beban masyarakat akibat naiknya harga BBM bersubsidi tersebut, pemerintah telah mengalokasikan bansos berupa BLT BBM sebesar Rp 600.000 (Bantuan Langsung Tunai BBM) untuk masyarakat.
Namun Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai bansos BLT BBM tersebut bukanlah solusi untuk menekan kesulitan rakyat kecil.
Baca Juga: Langkah Praktis Daftar Online BLT BBM Rp 600.000 Melalui Aplikasi Play Store
Apalagi bansos itu dialokasikan hanya untuk enam bulan ke depan, sedangkan kenaikan harga BBM bisa berkelanjutan.
Di sisi lain, data penerima bansos pun masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah, sehingga sebaran BLT BBM bisa tidak tepat sasaran.
“Bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada sekelompok masyarakat juga masih terkendala pada data penerima,” ujar Diah, dikutip Pangandaran Talk dari laman DPR RI, Jumat (9/9/2022).
Baca Juga: Pelatih Arema FC Javier Roca Tebar Ancaman untuk Persib Bandung, Luis Milla Beri Respon Begini
Data penerima bansos tersebut, lanjut Diah,masih belum tersinkronisasi, sehingga belum bisa memisahkan masyarakat mana yang berhak menerima.
Diah menegaskan, dampak panjang dari kenaikan BBM bersubsidi itu jelas tidak dapat diatasi hanya dengan pemberian bansos selama beberapa bulan.
Dampak kenaikan harga BBM itu menurutnya akan lebih panjang, sehingga solusi pemberian bansos tidak komprehensif.
Baca Juga: Coboy Junior Bakal Comeback dengan Nama Baru, Tidak Lagi Pakai Nama CJR
Politisi PKS itupun menyindir slogan HUT ke-77 RI, "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat" yang menurutnya hanya slogan tanpa makna.
Kenaikan harga BBM justru bertolak belakang dengan slogan tersebut.
Dalam rapat kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM pada Kamis 8 September 2022, legislator dapil Jawa Barat II ini meminta pemerintah segera membatalkan kebijakan kenaikan BBM.
Baca Juga: Lirik 'Asmalibrasi' - Soegi Bornean. Lagu yang Viral, Enak Didengar
Menurutnya pemerintah masih bisa mendengar suara rakyat yang sedang kesusahan.
“Kami percaya pemerintah memiliki hati nurani untuk mendengarkan suara masyarakat dan memutuskan sebuah kebijakan yang meringankan dan berpihak kepada masyarakat," tegas Diah.***