Network
PR PANGANDARAN - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat yang sah, menanggapi Kongres Luar Biasa alias KLB Demokrat yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara.
AHY sebagai Ketum sah Partai Demokrat menyampaikan, dirinya tidak bisa menerima keberadaan KLB Demokrat tersebut. Sebab hal itu tidak sesuai dengan konstitusi partai.
Melalui akun Instagram pribadinya, AHY sebagai Ketum sah Partai Demokrat menyampaikan tanggapannya terhadap KLB Demokrat di Deli Serdang tersebut.
"Kemarin, sebagai Ketua Umum @PDemokrat yang sah, saya melaksanakan Konferensi Pers di Kantor DPP Partai Demokrat," tulis akun @agusyudhoyono, seperti dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Instagram, Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Tergiur Rayuan Jin Palsu, Seorang Dokter India Habiskan Rp140 M untuk 'Lampu Aladin'
Dalam unggahan itu, AHY menyampaikan lima pokok dalam konferensi pers tersebut, yaitu:
1. KLB Demokrat Deli Serdang adalah ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat. Tidak ada pemilik hak suara yang sah yang hadir dalam KLB tersebut.
2. Para pimpinan DPD dan DPC kami solid, maka siapapun yang mengaku membawa surat kuasa mengatasnamakan DPD dan DPC, saya pastikan bahwa surat kuasa itu adalah palsu dan melanggar hukum.
3. Kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB Demokrat ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara yaitu Menkopolhukam, MenkumHAM, dan Kapolri. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.
Baca Juga: Sebut Indonesia Diambil Alih Negara Lain Usai Pertikaian, Perang Dunia 3 Diprediksi Pecah pada Tahun...
4. Keterlibatan KSP Moeldoko dalam GPK-PD kini sudah terang benderang. Apa yang disampaikan oleh KSP Moeldoko kemarin, meruntuhkan seluruh pernyataan mengelak yang telah diucapkan sebelumnya.
5. Dalam negara demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan Partai Politik, saya meminta negara dan aparat pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran, atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat.
"Saya tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat," ungkap AHY.
Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam.
"Insya Allah kami akan terus berjuang untuk menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini," tutur AHY.
Ia pun mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk merapatkan barisan dan berjuang bersama.
"Mari rapatkan barisan. Selamatkan Demokrat, Selamatkan Demokrasi," pungkas AHY.***
Artikel Rekomendasi