Network
PR PANGANDARAN – Kritikan Basuki Tjahaja Purnama atau lebih akrab disapa Ahok yang ditayangkan melalui kanal YouTube POIN pada Senin, 14 September 2020 menarik perhatian berbagai pihak.
Komisaris utama Pertamina itu melayangkan beberapa kritik mengenai kondisi Pertamina seperti gaji yang besar untuk pejabat nonjob, utang yang membengkak, dan banyak komisaris titipan dari kementerian.
Bahkan yang membuatnya marah adalah saat ada pergantian direktur tak ada yang memberitahunya.
Baca Juga: Ngebet Odading Mang Oleh, Atlet Bulu Tangkis Fajar Alfian Bikin Sayembara Barter dengan Raket
Menanggapi kritikan Ahok, PT Pertamina (Persero) akan menindaklanjuti hal tersebut. Hal ini disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, di Jakarta.
“Sebagai komisaris utama masukan yang telah disampaikan beliau (Ahok) baik melalui rapat rutin setiap minggunya maupun channel komunikasi lainnya telah menjadi perhatian manajemen untuk ditindaklanjuti,” ucapnya.
Pihak Pertamina juga menghargai pernyataan Ahok yang memberikan kritikan secara internal karena tugas komisaris utama adalah memberikan pengawasan dan arahan.
Baca Juga: Intip Kehidupan Rinaldi Harley Wismanu di Jepang, Korban Mutilasi Sadis di Kalibata City
Menurut Fajriyah, pernyataan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi dan pembenahan yang sedang dijalankan Direksi agar PT Pertamina menjadi lebih cepat, lebih adaptif, dan kompetitif.
Bahkan pengamat ekonomi energi dari Universtas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi memberikan pernyataan bahwa kritikan dari komisaris utama, Ahok, bermaksud agar Pertamina menjadi lebih transparan.
“Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar tata kelola perusahaan Pertamina lebih transparan pada publik,” ucapnya.
Baca Juga: 8 Fakta Kasus 'Mutilasi Kalibata City', Potongan Tubuh dalam Koper hingga Terlibatnya Satu Perempuan
Dia juga menyatakan berarti Ahok menyadari jika salah satu tugas komisaris utama adalah membasmi mafia migas di Pertamina dan dengan cara dia transparan ke publik diyakini dapat mencegah mafia migas.
Dia juga tak menyalahkan dengan kritikan Ahok mengenai kementerian BUMN, karena menurutnya Kementerian BUMN selama ini cenderung sebagai tangan bagi endorser untuk menempati komisaris dan direksi di BUMN.
“Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan komisaris dan direksi BUMN. Sebagai gantinya Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk super holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada presiden,” tuturnya.***
Artikel Rekomendasi