Network
PR PANGANDARAN - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan skenario terburuk penanganan Covid-19 di tengah lonjakan kasus yang melanda Indonesia.
Dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sri Mulyani menerangkan, skenario pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat jika diperpanjang hingga 6 Minggu.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menuturkan soal risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, bersamaan dengan munculnya varian Delta yang pertama kali ditemukan di India.
Baca Juga: Geger Hotel Panen Kecaman Usai Pasang Tanda Diskriminasi 'Hanya Jepang' Jelang Olimpiade Tokyo 2020
Penerapan PPKM Darurat ini dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat menurunkan mobilitas, sehingga dapat mencegah penyebaran Covid-19 yang makin masif.
“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” tuturnya dalam bahan kajiannya bersama Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Senin, 12 Juli 2021, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari PMJ News.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan belanja APBN akan diperkuan sebagai respon dampak negatif lonjakan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.
Baca Juga: Sempat Alami Gejala Covid-19 Parah, Ustaz Abdul Somad Tulis Wasiat untuk Anak: Wahai Anakku...
Selain itu, Sri Mulyani menilai diperlukan akselerasi vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021.
Adapun, pemerintah menargetkan satu juta dosis vaksin Covid-19 bisa disuntikkan per hari pada Juli 2021 dan 2 juta dosis vaksin pada Agustus 2021.
Sri Mulyani juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada semester I/2021 bakal tumbuh pada kisaran 3,1-3,3 persen.
Baca Juga: Sebut Varian Delta Jadi Paling Buruk di AS, Anthony Fauci: Vaksin Covid-19 Masih Efektif
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada keseluruhan 2021 diperkirakan mencapai 3,7 sampai 4,5 persen.***
Artikel Rekomendasi