PR PANGANDARAN - Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan setiap perusahaan asing tidak akan diizinkan untuk menguji vaksin Covid-19 pada warga Iran pada Sabtu 9 Januari 2021.
Tepatnya, pernyataan ini dirilis sehari setelah Pemimpin Tertinggi Iran melarang impor vaksin dari Amerika Serikat dan Inggris.
"Perusahaan asing ingin memberi kami vaksin sehingga mereka akan diuji pada rakyat Iran. Tapi kementerian kesehatan mencegahnya," ungkap Rouhani dalam sambutan yang disiarkan televisi, tanpa menyebut nama perusahaan atau memberikan rincian lebih lanjut.
“Orang-orang kami tidak akan menjadi alat uji bagi perusahaan pembuat vaksin,” jelasnya.
"Kami akan membeli vaksin asing yang aman," tegasnya
Baca Juga: Celana Dalam Bekas Nagita Slavina Diminati Karyawan Raffi Ahmad, Rans Entertainment Heboh
Sedangkan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, otoritas tertinggi Iran, juga ikut menyatakan bahwa AS dan Inggris "tidak dapat dipercaya" dan mungkin berusaha untuk menyebarkan infeksi ke negara lain.
Iran dapat memperoleh vaksin dari tempat terpercaya lainnya, tanpa memberikan rincian. Tiongkok dan Rusia sama-sama sekutu Iran, negara Timur Tengah yang paling parah terkena virus korona.
Melansir dari Channel News Asia, para ahli mengatakan pilihan pengobatan saat ini dapat membantu orang yang hidup dengan HIV secara efektif mengelola penyakit dengan efek samping yang minimal.
Baca Juga: Dimas Ahmad Seolah Ngelunjak saat Dikerubutin Cewek Cantik, Tim RANS Sindir: Padahal KW!
Khamenei mengulangi tuduhan itu dalam cuita yang dihapus oleh Twitter bersama dengan pesan yang mengatakan itu melanggar aturan platform terhadap informasi yang salah.
Iran meluncurkan uji coba pada manusia terhadap kandidat vaksin Covid-19 domestik pertamanya akhir bulan lalu, mengatakan itu dapat membantu negara itu mengalahkan pandemi meskipun ada sanksi AS yang memengaruhi kemampuannya untuk mengimpor vaksin.
Sementara itu, ketegangan antara Washington dan Teheran telah meningkat sejak 2018, ketika Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir 2015 dan memberlakukan kembali sanksi.***