Disorot Media Asing, Indonesia-AS akan Gelar Latihan Militer Terbesar Selama Dua Pekan

PR PANGANDARAN - Latihan bersama yang dilakukan militer Indonesia dan AS menuai sorotan media asing asal India, NDTV.

Lebih dari 2.100 personel militer Indonesia dan 1.500 tentara AS akan terlibat dalam latihan militer tersebut.

Latihan militer antara Indonesia dan AS disebut-sebut sebagai fenomena terbesar yang pernah ada di antara kedua negara.

Baca Juga: Alami Long Covid Syndrome Usai Terpapar Covid-19? dr. Muslim Kasim Bagikan Cara Mengatasinya

"Latihan, yang difokuskan pada pertahanan pulau, diadakan di tiga lokasi - Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi - dari 1 hingga 14 Agustus," kata militer Indonesia, Rabu.

Lebih dari 2.100 personel militer Indonesia dan 1.500 dari tentara AS terlibat dalam latihan tersebut, bagian dari latihan tahunan Perisai Garuda yang diselenggarakan sejak 2009, tambahnya.

Tentara Amerika mendarat di Indonesia yang dilanda virus corona pada akhir Juli dan diuji untuk Covid-19 pada saat kedatangan.

Baca Juga: Harga Saham SM Entertainment Melambung ke Level Tertinggi Usai Rumor Akuisisi

Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia Andika Perkasa mengatakan latihan itu bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar negara dan meningkatkan keterampilan militer kedua negara.

Mereka termasuk pelatihan lapangan, tembakan langsung, penerbangan dan latihan medis.

“Semoga Garuda Shield dapat melahirkan pemimpin-pemimpin TNI masa depan yang profesional dan bertaraf internasional,” kata Perkasa.

Baca Juga: Wabah Covid-19 Varian Delta di Sydney Terbukti Jadi 'Epidemi Orang Muda'

Amerika Serikat telah memperkuat kehadirannya di kawasan Asia-Pasifik dan merayu sekutu saat persaingan memanas dengan Tiongkok.

Terlepas dari hubungan keamanan yang kuat dengan Washington, Indonesia telah menunjukkan kesediaan untuk menjaga keseimbangan dalam hubungannya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, mitra ekonomi utama.

Selama perjalanannya ke Singapura pekan lalu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan "tidak memiliki dasar dalam hukum internasional".***