PR PANGANDARAN – Terkait penanganan Covid-19 yang dinilai lamban,seorang pakar ekonomi senior Faisal Basri menilai Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto merupakan sumber masalah.
Kemudian, pria kelahiran tahun 1959 ini menilai Terawan sebagai kandidat pertama yang layak di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak bisa bisnis as usual, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan berulang kali dana ada tapi Kementerian Keuangan tidak bisa mencairkan uang kalau tidak ada rencana kerjanya. Sumber masalah adalah Kementerian Kesehatan yang tidak memasukkan rencana kerja, yang harus dipecat pertama Menteri Kesehatan," ungkapnya, Jumat (3/7/2020).
Baca Juga: 7 Potret Member BTS yang Disulap Jadi Pengantin Jawa, RM Pamer Buku Nikah hingga V Menunggu Penghulu
Faisal menyebut kerja maksimal Kementerian Keuangan menganggarkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp641,17 triliun mandek karena realisasinya yang lambat. Kementerian Keuangan mencatat dana realisasi di bidang kesehatan baru tersalurkan sebesar 4,68 persen per 26 Juni 2020.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebut kendala terletak pada kakunya sistem administrasi dan verifikasi insentif tenaga kerja dan lambatnya verifikasi klaim perawatan pasien di RS.
"Penyerapan di kesehatan masih rendah, mulai ada pergerakan tapi mudah-mudahan minggu depan akan bergerak cukup jauh dibandingkan minggu ini," katanya.
Baca Juga: 'Suka kepada Korban' Ternyata Jadi Alasan Eks Pegawai Starbucks Intip Belahan Dada Lewat CCTV
Sebelumnya Presiden Jokowi mengaku kecewa dengan kinerja Kementeriannya dan menyinggung opsi perombakan kabinet kerjanya.
Artikel ini telah tayang di Galamedia dengan judul ‘Faisal Basri Sebut Terawan Agus Putranto Kandidat Pertama yang Layak Di-reshuffle’
Dalam pemaparannya, Jokowi menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para Menteri yang dinilai tidak memiliki progres kemajuan yang signifikan.
Baca Juga: Matahari di Titik Terjauh dari Bumi, Suhu Dingin akan Hantam Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Esok Hari
"Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat Perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan," kata Jokowi dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal Youtube sekretariat Presiden beberapa waktu lalu.***