Network
PR PANGANDARAN – Terkait kasus pencabutan larangan ekspor benih lobster, Hashim Djojohadikusumo masih menjadi topik perbincangan.
Dalam hal ini, Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo melakukan pencabutan larangan tersebut karena dianggap kental dengan nuansa korupsi dan kronisme.
Adanya kabar tak sedap tersebut, Hashim mengundang sejumlah pimpinan redaksi, Jumat 17 Juli 2020.
Namun yang menarik, dalam kesempatan itu, Hashim membeberkan cerita menarik terkait sepak terjang sang kakak, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Ayahnya Seorang Pembisnis Sekaligus CEO, Sejak Kecil Jin BTS Sudah Kunjungi Lebih dari 3 Negara
"Kalau saya mau korupsi mending di Kementerian Pertahanan, ngapain di lobster. Saya bangga dengan prestasi Prabowo di Kementerian Pertahanan. Dalam dua bulan menjadi menteri, ia telah membatalkan kontrak-kontrak alutsista (alat utama sistem persenjataan) senilai Rp 50 triliun," ungkap Hashim.
Hashim mengaku ingat betul saat Prabowo menyampaikan hal tersebut di malam tahun baru di Bali. "Syim, saya batalkan kontrak-kontrak sebesar Rp 50 triliun," kata Hashim menirukan ucapan sang kakak.
Uang tersebut akhirnya dikembalikan Prabowo Subianto ke Kementerian Keuangan. Hashim bahkan mempersilahkan media untuk mengecek kebenarannya kabar tersebut.
Baca Juga: Penelitian Menunjukan Kebiasaan Anak Tidak Sarapan Berisiko Terkena Diabetes Tipe 2
Artikel ini telah tayang di Galamedia dengan judul 'Kembalikan Uang ke Kemenkeu, Prabowo Batalkan Kontrak Alutsista Berbau Korupsi Senilai Rp 50 Triliun'
"Silahkan cek. Saya kaget, menteri keuangan juga kaget. Kalau saya atau Prabowo mau korupsi, satu persen dari nilai itu (Rp50 triliun) kami bisa dapat Rp500 miliar. Kalau mau di situ," kata Hashim.
Diberitakan sebelumnya, perusahaan keluarga Hashim PT Bima Sakti Mutiara yang berganti nama PT Bima Sakti Bahari masuk dalam daftar puluhan perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari ini: Virgo Menjadi 1 dari 3 Zodiak Berikut yang Paling Pencemburu
Hal ini yang memicu kabar miring keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.(Dicky Aditya/Galamedia)***
Artikel Rekomendasi