Bahkan pengamat ekonomi energi dari Universtas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi memberikan pernyataan bahwa kritikan dari komisaris utama, Ahok, bermaksud agar Pertamina menjadi lebih transparan.
“Saya rasa itu bukan membuka aib perusahaan, tapi bermaksud agar tata kelola perusahaan Pertamina lebih transparan pada publik,” ucapnya.
Baca Juga: 8 Fakta Kasus 'Mutilasi Kalibata City', Potongan Tubuh dalam Koper hingga Terlibatnya Satu Perempuan
Dia juga menyatakan berarti Ahok menyadari jika salah satu tugas komisaris utama adalah membasmi mafia migas di Pertamina dan dengan cara dia transparan ke publik diyakini dapat mencegah mafia migas.
Dia juga tak menyalahkan dengan kritikan Ahok mengenai kementerian BUMN, karena menurutnya Kementerian BUMN selama ini cenderung sebagai tangan bagi endorser untuk menempati komisaris dan direksi di BUMN.
“Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan komisaris dan direksi BUMN. Sebagai gantinya Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk super holding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada presiden,” tuturnya.***
Artikel Rekomendasi