Network
PR PANGANDARAN – Penerapan smart card dan teknologi pemindai (scan) wajah bagi semua orang yang masuk ke kawasan DPR RI dinilai sebagai pemborosan atau menghambur-hamburkan uang.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) yaitu Bin Firman Tresnadi menegaskan bahwa mestinya di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil seperti saat ini akibat terdampak pandemi Covid-19, seharusnya semua lembaga melakukan pengetatan anggaran pengeluaran.
"Sekretaris Jenderal DPR ga punya sense of crisis. Padahal sudah jelas nyata jika situasi ekonomi sedang mengalami resesi hingga masyarakat dilanda kesusahan. Seharusnya mereka melakukan pengetatan terhadap anggaran pengeluaran dan mengencangkan ikat pinggang sebagai bukti empati terhadap rakyat. Bukannya menghambur – hamburkan anggaran untuk hal – hal yang tidak urgent," kata Firman Tresnadi pada Sabtu, 14 November 2020.
Baca Juga: Jadi Pembicara di Pertemuan ABIS 2020, Jokowi Beberkan Strategi Atasi Gelombang PHK di Indonesia
Perlu diketahui oleh masyarakat jika selama ini dari setiap orang yang hendak masuk ke kawasan DPR akan selalu diperiksa dengan ketat. Ditambah, orang yang hendak masuk pasti diperiksa barang – barang bawaannya serta diminta memperlihatkan ID, atau bagi yang tidak punya ID harus meninggalkan KTP untuk ditukar dengan kartu tanda pengenal tamu. Selain itu, di setiap gedung juga ada alat X-ray Security Scanner yang memindai isi tas atau bawaan setiap orang.
Firman Tresnadi menilai bahwa pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR selama ini sudah mumpuni. Maka dari itu, dia meminta supaya Kepala Sekretariat Jenderal (Kesekjenan) DPR untuk tidak merealisasikan proyek yang dinilai oleh Firman Tresnadi itu akan hanya menghamburkan uang negara.
"Memang anggota DPR terancam siapa sih? Mesti ada pengetatan masuk lingkungan DPR? Justru selama ini DPR lah yang telah mengancam rakyat dengan berbagai regulasi – regulasi yang dibuatnya hingga rakyat kian terpinggirkan," ujarnya.
Baca Juga: Lantang Sebut Nathalie 'Istri' Usai Ijab Kabul, Sule: Saya Sutisna bin Dodo Mulyana Berjanji Akan...
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI yaitu Indra Iskandar menjelaskan, atas dari pertimbangan pimpinan serta pertimbangan keamanan, maka pihaknya telah menerapkan uji coba smart card untuk semua orang yang berkunjung ke DPR, termasuk anggota DPR itu sendiri.
Ditambah, Indra telah merinci tentang smart card tersebut yang digadang – gadang dapat digunakan untuk melakukan transaksi nontunai, dan tiket KRL. Selain itu, smart card tersebut juga berguna untuk dapat membatasi akses orang menuju ruangan di DPR. Tidak sembarangan gedung yang dapat diakses oleh orang lain.
Artikel Rekomendasi