PR PANGANDARAN – Polandia sedang menyusun rencana untuk menghentikan tindakan seperti Facebook dan Twitter yang dapat memilih konten yang akan disensor.
Hal ini terjadi setelah Donald Trump dilarang melalui kedua situs web tersebut.
Penutupan akun Trump setelah dia menghasut massa untuk menyerang Capitol AS telah menyebabkan kekhawatiran.
Banyak politisi memperingatkan bahwa hal itu memberikan kekuatan yang berlebihan kepada raksasa teknologi Amerika Serikat.
Baca Juga: Dihujat Netizen Baper Ikatan Cinta, Istri Arya Saloka: Sorry Bocah, Sejujurnya Gue...
Di Polandia, rancangan undang-undang tersebut mengatakan bahwa situs media sosial hanya dapat menghapus konten atau menutup akun jika terbukti melanggar hukum Polandia.
Undang-undang baru itu juga akan membentuk 'dewan kebebasan berbicara' beranggotakan lima orang yang bertugas meninjau keluhan pengguna media sosial yang mengatakan bahwa akun mereka diblokir atau disensor secara tidak adil.
"Undang-undang akan menyediakan alat yang menjamin kebebasan dasar dan kebebasan warga Polandia di internet," kata Menteri Kehakiman Polandia, Zbigniew Ziobro.
Baca Juga: Raffi Langgar Prokes Usai Divaksin, dr. Tirta: Saya Kasihan Sama Pak Jokowi, Aa yang Ajuin Stafnya
Langkah itu dilakukan beberapa hari setelah Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki mengatakan dia ingin aturan Uni Eropa mempertahankan kebebasan berbicara online.
Kegagalan untuk mematuhi aturan baru akan dikenakan denda untuk platform media sosial berkisar hingga Rp. 167 miliar rupiah.
Di bawah undang-undang baru, parlemen Polandia akan menunjuk anggota dewan 'kebebasan berbicara' untuk masa jabatan enam tahun dan politisi tidak akan memenuhi syarat.
Dewan akan mempertimbangkan pengajuan banding dari pengguna yang diblokir atau kontennya dihapus, yang juga dapat mengajukan keluhan langsung ke Facebook atau Twitter.
Baca Juga: Disebut Hubungan Settingan dengan Atta Halilintar, Aurel Hermansyah: Mending Aku Jomblo Seumur Hidup
Situs media sosial akan diminta untuk menanggapi dalam waktu 24 jam, dan memulihkan akses ke konten jika keluhan tersebut ditegakkan.
Keputusan dewan akan diajukan banding di pengadilan Polandia.
Akun Twitter Trump secara permanen ditangguhkan Jumat lalu setelah dia menyebabkan kerusuhan di Capitol dan terus mengklaim secara palsu bahwa pemilu itu dicuri.
Raksasa internet AS sering dituduh memegang terlalu banyak kekuasaan atas media sosial.***