PR PANGANDARAN – Meskipun merupakan tetangga dan berawal dari satu bangsa yang sama, Korea Utara sangat berbeda dengan Korea Selatan dalam masalah pandangan politik dan ideologi.
Baru-baru ini, Korea Utara memberlakukan undang-undang untuk melarang warga negaranya untuk menikmati produk budaya dari Korea Selatan.
Mereka memberlakukan sebuah undang-undang "pemikiran anti-reaksioner" baru pada akhir tahun lalu. Minggu ini, dilaporkan terdapat rincian baru yang melaporkan soal ini melaporkan dari sumber-sumber di Korea Utara, seperti yang PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Reuters.
Baca Juga: Ridwan Kamil Bantu Promosikan Sahrul Gunawan Cari Istri: Barangkali Followers Ada yang Mau
Hukuman yang akan diberlakukan adalah denda bagi orang tua yang anaknya melanggar larangan, hingga 15 tahun di kamp penjara bagi mereka yang tertangkap mengakses media dari Korea Selatan (drama, film, dll), dan hukuman untuk produksi atau distribusi pornografi, penggunaan televisi yang tidak terdaftar, radio, komputer, ponsel asing. atau perangkat elektronik lainnya, pada senin Senin, 18 Januari 2021 mengutip berdasarkan penjelasan hukum yang diperoleh.
Rimjin-gang, majalah yang berbasis di Jepang yang juga mengumpulkan sumber-sumber di Korea Utara melaporkan pada bulan ini bahwa undang-undang baru melarang berbicara atau menulis dalam gaya Korea Selatan.
Dalam pernyataan tertulis Kim, sang pemimpin dikabarkan mengkritik praktik umum di Selatan yang menggunakan istilah seperti "oppa" (kakak laki-laki) dan "dong-saeng" (adik perempuan, saudara laki-laki) untuk merujuk pada non-kerabat, situs tersebut melaporkan.
Baca Juga: Akan Keliling Pasar Jakarta di Tengah Pandemi Covid-19, dr. Tirta: Kalian Harus Tau…
Siapa pun yang ketahuan mengimpor barang terlarang dari Korea Selatan menghadapi hukuman seumur hidup, sementara mereka yang tertangkap mengimpor sejumlah besar konten dari Amerika Serikat atau Jepang bisa menghadapi hukuman mati.
Hal ini tampak bertolak belakan dengan apa yang Kim Jong Un sendiri janjikan pada kongres partai yang berkuasa baru-baru ini.
Dalam acara ini, ia mengatakan akan memperluas jaringan nirkabel - yang sangat tertutup dari luar - dan untuk meningkatkan siaran agar dapat melayani pemirsa dengan lebih baik.
Baca Juga: Ayu Ting Ting Pamer Chat dengan Syahrini, Warganet Sindir: Satu Frekuensi Pernah Tikung Luna Maya!
“Diperlukan untuk menyesuaikan kembali sistem penyiaran dan penyiaran TV, menempatkan teknologi yang relevan pada tingkat yang lebih tinggi dan memberikan kondisi penuh bagi orang-orang di semua bagian negara dari kota hingga desa pegunungan terpencil untuk menikmati kehidupan budaya dan emosional yang lebih baik,” Ujarnya.
Pelarangan ini sendiri diduga disebabkan oleh khawatirnya pengaruh Korsel yang mulai merayap, termasuk sisi demokratis dari negara tersebut ke Utara.
Undang-undang baru tersebut pun sepertinya meningkatkan beberapa hukuman sambil memperketat pembatasan dalam perang jangka panjang pemerintah terhadap informasi luar, kata Park So Keel, dari Liberty di Korea Utara yang mendukung para pembelot.
Baca Juga: Terpilih Menjadi Wakil Bupati Bandung, Sahrul Gunawan Berniat Habiskan Masa Dudanya
“Itu semua berperan dalam kepekaan yang sangat lama terhadap orang-orang muda terutama yang disesatkan dan melepaskan diri dari revolusi sosialis yang mulia dengan terganggu oleh pengaruh yang sangat mewah namun korup ini,” ujar Park.
Akses informasi yang terbatas namun meluas, termasuk melalui perdagangan perbatasan dengan Tiongkok, telah mempercepat perubahan kecil di negara yang hanya mengizinkan media pemerintah yang berfokus pada pembangunan gengsi pemimpin Kim, kata Tae Yong Ho, pembelot Korea Utara pertama yang terpilih sebagai anggota parlemen Korea Selatan.
"Pada siang hari, penduduk meneriakkan 'Hidup Kim Jong Un', tetapi pada malam hari mereka semua menonton drama dan film Korea Selatan," kata Tae dalam sebuah wawancara di konferensi Reuters Next pada 11 Januari 2021.***