PR PANGANDARAN - Amerika Serikat (AS) resmi mendapat pemimpin terbaru, tepatnya sejak Presiden Terpilih Joe Biden mengucapkan sumpah jabatan untuk memulai tumpukan pekerjaan yang menunggu diselesaikan.
Mengetahui pergantian pemimpin AS, Tiongkok mulai melancar serangan manis untuk keinginan kerja sama dengan pemerintahan baru Joe Biden.
Hanya saja, Tiongkok tetap teguh memberi sanksi terhadap mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang berbohong dan menipu, beserta 27 pejabat tinggi lain di bawah era Donald Trump.
Baca Juga: Bak Mukjizat dengan Dua Kali Lolos dari Maut, Ini Kisah Mantan Pramugari Lion Air Laura Lazarus
Sontak saja, langkah itu menjadi tanda balasan Tiongkok atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya di kantor, tepatnya Pompeo menuduh Tiongkok melakukan genosida terhadap Muslim Uighur, meski ternyata penilaian ini juga dibenarkan oleh Anthony Blinken yang dipilih Biden untuk menggantikan Pompeo.
Untuk itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok itu mengumumkan sanksi itu dalam sebuah pernyataan yang muncul di lamannya sekitar waktu Biden mengambil sumpah presiden.
" Pompeo merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, sungguh-sungguh mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, merongrong kepentingan Tiongkok, menyinggung rakyat Tiongkok, dan secara serius mengganggu hubungan Tiongkok-AS," demikian bunyi pengumuman Tiongkok dalam situs resmi mereka, dikutip dari Antara News.
Baca Juga: Bocoran Drama Korea LUCA, Kim Rae Won dan Lee Da Hee Jadi Pasangan Rumit Terhalang Genre
Sedangkan, pejabat lain yang sedang lengser dan mantan pejabat Trump yang dijatuhi sanksi termasuk kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.
Buntut dari pengumuman itu, kini 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat akan dilarang memasuki daratan Tiongkok , Hong Kong atau Makao, dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan Tiongkok.
Pompeo mungkin mengetahui itu, tetapi tidak menanggapi permintaan komentar, beserta Departemen Luar Negeri AS.
Baca Juga: Kasus Pelanggaran Prokes Raffi Ahmad Diproses, Kepolisian Akan Gelar Perkara
Adapun Blinken, calon pengganti Pompeo mengatakan pada Selasa, bahwa dia setuju dengan penilaian tersebut.
"Memaksa pria, wanita, dan anak-anak ke dalam kamp konsentrasi; sebenarnya mencoba mendidik kembali mereka untuk menjadi penganut ideologi Partai Komunis China, semua itu menyuarakan upaya melakukan genosida," kata Blinken.
Sebagai informasi, Tiongkok pun masih berulang kali menolak tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang, di mana tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lain ditahan di kamp-kamp.
Baca Juga: 3 Kebijakan ala Biden di Hari Pertama Presiden AS, Termasuk Perintah Hormati Rekan Kerja
"Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain." demikian pernyataan juru bicara Kemenlu Tiongkok, Hua Chunying.
"Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut." tambah Hua.
"pemerintahan baru itu akan bekerja sama dengan Tiongkok dalam semangat saling menghormati, menangani perbedaan dengan patut, dan melakukan lebih banyak kerja sama saling menguntungkan di lebih banyak sektor," pungkas Hua menutup pernyataan dengan harapan.***