Kementerian Komunikasi Jepang Menghukum 32 Pejabat Gegara Jamuan Makan Mewah

PR PANGANDARAN - Beberapa pejabat di Jepang dihukum karena diketahui telah menghadiri jamuan makan mewah bersama sebuah perusahaan swasta.

Kementerian Komunikasi Jepang pada Jumat, 4 Juni 2021 mengatakan telah menghukum 32 pejabatnya karena pelanggaran kode etik setelah mereka disuguhi makanan mahal oleh perusahaan yang mereka awasi.

Skandal itu pertama kali terungkap pada Februari menyusul laporan bahwa eksekutif penyiar satelit Tohokushinsha Film Corp, termasuk putra sulung Perdana Menteri Yoshihide Suga, Seigo, mentraktir pejabat kementerian untuk jamuan makan mewah.

Baca Juga: Sempurna Bak Belahan Jiwa! 4 Pasangan Artis Korea Selatan Ini Malah Berakhir Cerai, Ada Song-Song Couple

Kasus serupa terjadi pada raksasa telekomunikasi Nippon Telegraph and Telephone Corp.

Panel pihak ketiga dari kementerian meakukan penyelidikan internal pada bulan Maret tentang apakah menjamu para pejabat telah mencampuri kebijakan kementerian seperti perizinan bisnis penyiaran.

Dari 32 pejabat, sembilan telah dikenakan tindakan disipliner, termasuk lima orang yang diberi pemotongan gaji. 23 lainnya telah ditegur, termasuk Wakil Menteri Buichiro Kuroda.

Baca Juga: Vlog Ria Ricis Soal Kematian sang Ayah Disebut Sehina-hinanya Konten, Banyaknya Iklan jadi Sorotan

Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi Ryota Takeda akan secara sukarela mengembalikan tiga bulan gajinya.

Dia meminta maaf pada konferensi pers karena "mengkhianati kepercayaan publik pada pemerintah."

Penyelidikan menemukan ada total 78 kasus perjamuan makanan mewah yang disebut pejabat Jepang adalah tindakan ilegal.

Baca Juga: YouTube Rica Ricis Mendadak Dipenuhi Video Soal Kematian sang Ayah, Netizen: Sehina-hinanya Konten

Sebagian besar kasus menyangkut Tohokushinsha Film, NTT dan unit selulernya NTT Docomo Inc.

Tohokushinsha Film mengatakan bulan lalu penyelidikannya sendiri telah mengkonfirmasi bahwa 54 kasus jamuan makanan mewah terjadi antara November 2015 dan Desember 2020, dengan Seigo Suga ditemukan telah menghadiri 22 di antaranya.

Panel pihak ketiga juga menentukan bahwa kementerian sangat mungkin menyadari pada Agustus 2017 bahwa perusahaan telah melanggar undang-undang yang menetapkan pemegang saham asing dapat mengontrol kurang dari 20 persen hak suara di sebuah lembaga penyiaran.

Baca Juga: Makna Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, Nama Anak Kedua Meghan Markle dan Pangeran Harry

Terlepas dari pengetahuan tersebut, kementerian tidak mencabut izin yang diberikan kepada saluran penyiar sampai bulan lalu. Setelah masalah itu muncul di parlemen, menurut panel, yang mengkritik tanggapan tersebut dalam sebuah laporan sementara.***