PR PANGANDARAN - Partai Republik tengah berupaya untuk menggalang dana sedikitnya 60 juta dolar AS atau setara dengan Rp852,9 miliar untuk membiayai gugatan hukum yang diajukan oleh Donald Trump atas hasil pemilu AS.
Tim kampanye Trump telah mengajukan sejumlah gugatan hukum di beberapa negara bagian atas penghitungan suara pemilu di wilayah itu, terkait dengan Joe Biden yang semakin dekat dengan kemenangan dan hampir menyentuh 270 suara elektoral.
"Mereka menginginkan 60 juta dolar," kata seorang donatur untuk Partai Republik yang menerima permohonan dari tim kampanye Trump dan Komite Nasional Partai Republik (RNC), dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Reuters.
Baca Juga: Sibuk Pilpres AS hingga Raih Banyak Suara, Biden Siap Berinvestasi dalam ‘Denuklirisasi’ Korea Utara
Dua sumber lainnya menyebut bahwa tim kampanye Trump menginginkan dana sebesar 100 juta dolar AS atau sekira Rp1,4 triliun untuk komite penggalangan dana bersama yang dikelola oleh tim kampanye dan RNC.
Ketiga sumber tersebut memberikan keterangan kepada Reuters tanpa ingin disebutkan identitasnya karena terkait isu yang sensitif. Tim kampanye Trump dan RNC belum memberikan komentar mereka mengenai masalah ini.
Permohonan dana itu muncul selagi tim kampanye Trump dan juga Biden bersiap untuk beradu kekuatan atas hasil pemilu melalui jalur hukum.
Baca Juga: Dikaitkan dengan Video Syur Mirip Dirinya yang Viral, Gisel Buka Suara: Aku Bingung dan Sedih
Sejak pemungutan suara ditutup pada Selasa, 3 November 2020 malam, tim kampanye Trump mulai mengirimkan surel dan pesan teks yang berisi tudingan proses pemilu yang licik serta permohonan sumbangan dana.
Trump memulai kampanye dengan keuntungan finansial yang kuat, harus mengakhirinya dengan perjuangan agar dapat mengimbangi Biden yang kemudian mendapatkan bantuan finansial tinggi dari penggalangan dana.
Seorang penasihat Trump, yang juga tidak ingin dibuka identitasnya, bahkan menyebut strategi perkara hukum sejauh ini sebagai suatu kekacauan, berantakan, serta "merugikan bagi Presiden".
Baca Juga: Terlibat Baku Tembak, Rapper King Von Meninggal Dunia di Usia 26 saat Kariernya Sedang Melejit
Penasihat tersebut mengatakan bahwa tim kampanye Trump tampaknya terkejut dengan hasil penghitungan suara, dan tidak mempunyai persiapan untuk membawanya ke jalur hukum.
David Bossie, penasihat senior tim kampanye Trump dan juga seorang aktivis konservatif terkemuka yang memimpin kelompok advokasi Citizens United, dipilih sebagai pemimpin tim gugatan hukum pascapemilu, menurut sumber yang dekat dengan masalah tersebut.
Bossie sebelumnya menjadi bagian dari kelompok pendukung Trump yang mengajukan tuntutan hukum di Las Vegas terhadap penghitungan suara di Negara Bagian Nevada.
Baca Juga: Buat ARMY Khawatir, Suga BTS Jalani Operasi Bahu hingga Tak Bisa Ikut Promosi Album Terbaru
Sementara itu, tim kampanye Biden pada Rabu, 4 November 2020 telah meluncurkan 'Biden Fight Fund' (Dana Perlawanan Biden).
Program penggalangan dana ini bertujuan untuk bertarung di jalur hukum dengan Trump.
"Presiden Trump mengancam akan menempuh jalur hukum untuk menghalangi proses tabulasi suara yang selayaknya," kata Manajer Kampanye Biden, Jen O'Malley Dillon, melalui surel.
Baca Juga: Miliki Kepribadian Hangat dan Lucu, 5 Perlakuan Manis GOT7 ini Dijamin Bisa Bikin Hati Meleleh
Seorang pejabat Partai Republik berkomentar mengenai langkah kandidat presiden dari partainya itu, dengan menyebut bahwa sekarang sudah waktunya Trump untuk move on.
"Persaingan ini sudah selesai, dan satu-satunya orang yang tidak menyedari hal itu adalah Donald Trump," kata dia.***