Perselisihan tentang RUU itu tidak diinginkan menjelang peluncuran vaksin, kata kementerian kesehatan, menambahkan bahwa asosiasi dokter berada dalam cengkeraman "kesalahpahaman" tentang itu.
Parlemen telah berusaha untuk merevisi Undang-Undang Pelayanan Medis untuk melarang dokter yang bersalah melakukan kejahatan dengan kekerasan, seperti pelecehan seksual dan pembunuhan, dari praktik.
Anggota parlemen partai yang berkuasa yang mendorong RUU itu mengecam asosiasi tersebut, dengan mengatakan pihaknya berusaha "menyandera kesehatan masyarakat untuk mempertahankan impunitas dari kejahatan keji".
Kelompok yang terdiri dari hampir 140.000 orang ini memiliki sejarah panjang sengketa kebijakan medis dengan pemerintah.
Banyak rumah sakit yang kekurangan staf selama pandemi tahun lalu ketika itu mengarahkan pemogokan selama berminggu-minggu atas rencana untuk meningkatkan jumlah mahasiswa kedokteran, membangun sekolah kedokteran, memudahkan perlindungan asuransi dan meningkatkan pilihan telemedicine.***
Artikel Rekomendasi