Network
Kota ini berjanji untuk membayar hingga ₩ 30,0 juta KRW (sekitar $ 26.900 USD) dengan mencicil selama 50 bulan, jika pernikahan transnasional terjadi dan mengarah pada "populasi".
Meskipun demikian, sekelompok pelajar Vietnam di Korea telah berkonsultasi dengan Pusat Hak Asasi Manusia Migran Wanita Korea dan Yayasan Hukum Hak Asasi Manusia Gong Gam untuk melanjutkan pengajuan keluhan resmi ke Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Korea terhadap kota Mungyeong.
Baca Juga: Rizky Billar Ngaku Tak Kenal Usai Pakai Karya Desainnya, Gugi Nugraha Buka Suara
Menurut mereka, projek tersebut mendiskriminasi siswa vietnam dan melanggar hak asasi manusia mereka.
"Para pelajar dan Pusat Hak Asasi Manusia Migran Wanita Korea mengadakan konferensi pers di depan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea. | Hani
Proyek ini bersifat seksis dan rasis terhadap perempuan migran yang berada di Korea. Kota seharusnya tidak mempromosikan pernikahan transnasional komersial. Idenya diskriminatif terhadap perempuan migran. Itu melanggar hak mereka untuk diperlakukan sama. Itu melanggar hak mereka untuk mengejar kebahagiaan," kata Pusat Hak Asasi Manusia Migran Wanita Korea
Seorang siswa Vietnam yang mengajukan pengaduan menjelaskan, “Siswa yang belajar di luar negeri, termasuk saya, menggunakan visa yang valid untuk mengejar tujuan pendidikan kita. Kami di sini bukan untuk menghasilkan uang dan kami tidak di sini untuk mencari suami.”
Baca Juga: Pasha Ungu Ternyata Larang Adelia Masak, Iis Dahlia: Badan Mulus Jangan Ternodai
Siswa lain juga menunjukkan kekecewaan dengan kota 'proyek', menunjukkan bahwa kota ‘membuat bisnis dari pernikahan transnasional’ untuk memecahkan masalah underpopulation mereka ‘hanya menjijikkan dan menjengkelkan.’
"Bagi saya, kota ini percaya bahwa kota itu dapat menikahkan populasi pria lajang mereka yang sudah tua untuk belajar di luar negeri sebagai cara untuk menyelesaikan masalah kekurangan penduduk mereka dan itu benar-benar menjijikkan dan sangat menjengkelkan,' kata seorang siswa Vietnam yang belajar di Korea.
Tak hanya itu, projek tersebut juga mendapatkan kecaman dan kritikan dari orang-orang Korea dan menganggap pemerintahan Mungyeong sudah gila dan melakukan rasisme.***
Artikel Rekomendasi