Network
PR PANGANDARAN - Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang kabarnya digantikan dengan Naftali Bennet ternyata dianggap bukan perbedaan bagi Warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, bahkan sebagian besar menolak perubahan dalam pemerintahan Israel.
Diketahui, warga Palestina mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang digantikan pemimpin nasionalis yang sama saja akan mengejar agenda sayap kanan yang sama, sehingga bukan memberi perbedaan bagi mereka.
Lebih lanjut, sosok Naftali Bennett merupakan calon pemimpin baru Israel di bawah koalisi tambal sulam, ternyata adalah mantan pejabat di organisasi pemukim utama Tepi Barat Israel.
Baca Juga: Satgas Covid-19 Perpanjang Durasi Karantina, Bagi WNI yang Baru Pulang ke Indonesia
"Tidak ada perbedaan antara satu pemimpin Israel dan yang lain," kata Ahmed Rezik, 29, seorang pegawai pemerintah di Gaza.
"Mereka baik atau buruk bagi bangsa mereka. Dan ketika itu datang kepada kita, mereka semua jahat, dan mereka semua menolak untuk memberikan hak dan tanah mereka kepada orang-orang Palestina," jelasnya.
Sedangkan seorang perwakilan untuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassem Al-Salhi mengatakan Bennett tidak kalah ekstrim dari Netanyahu.
"Dia akan memastikan untuk mengungkapkan betapa ekstrim dia di pemerintahan."
Baca Juga: Billy Syahputra Emosi Lihat Mobil Kesayangan Penyok oleh Orang Terdekat: Lo Harus Tanggung Jawab!
Kemudian pandangan itu juga diamini oleh Hamas, kelompok Islam yang menguasai Jalur Gaza, mengatakan tidak ada bedanya siapa yang memerintah Israel.
“Palestina telah melihat lusinan pemerintah Israel sepanjang sejarah, kanan, kiri, tengah, begitu mereka menyebutnya. Tetapi mereka semua bermusuhan ketika menyangkut hak-hak rakyat Palestina kami dan mereka semua memiliki kebijakan ekspansionisme yang bermusuhan,” ungkap juru bicara Hazem Qassem.
Adapun pergantian Perdana Menteri bagi Israel adalah akan menjadi yang pertama untuk koalisi pemerintahan mencakup sebuah partai Islam yang dipilih oleh anggota minoritas Arab Israel sebesar 21 persen, yang merupakan warga Palestina berdasarkan budaya dan warisan dan Israel berdasarkan kewarganegaraan.
Pemimpin partai Arab Bersatu, Mansour Abbas, mengatakan perjanjian koalisi akan membawa lebih dari US$16 miliar untuk meningkatkan infrastruktur dan memerangi kejahatan kekerasan di kota-kota Arab.
Namun begitu, Mansour Abbas pun dikritik di Tepi Barat dan Gaza karena berpihak pada apa yang mereka lihat sebagai musuh.
"Dia pengkhianat. Apa yang akan dia lakukan ketika mereka memintanya untuk memilih meluncurkan perang baru di Gaza?" kata Badri Karam (21) di Gaza.
"Apakah dia akan menerimanya, menjadi bagian dari pembunuhan warga Palestina?" pungkas warga Gaza.***
Artikel Rekomendasi