Lithuania Larang Warganya Pakai Ponsel Bermerek Asal China, Ini Alasannya

PR PANGANDARAN – Kementerian Pertahanan Lithuania merekomendasikan warganya untuk menghindari membeli ponsel asal China serta menyarankan untuk membuang ponsel China yang telah dimiliki.

Pengumuman ini dikeluarkan setelah laporan pemerintah menemukan bahwa perangkat tersebut memiliki kemampuan sensor bawaan.

Ponsel China yang dipasarkan di negara-negara benua Eropa tersebut yakni dari raksasa smartphone China, Xiaomi Corp.

Baca Juga: CEO Apple Belum Punya iPhone 13, Warganet China Ramai Kritik: Jadi Anda Tidak Punya yang Baru?

Dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Daily Mail, Badan Keamanan Siber Lithuania menemukan bahwa ponsel Xiaomi memiliki kemampuan bawaan untuk mendeteksi dan menyensor istilah seperti “Bebaskan Tibet”, “Hidup kemerdekaan Taiwan”, dan “gerakan demokrasi”.

Menurut Pusat Keamanan Siber Nasional Kementerian Lithuania, kemampuan sensor perangkat lunak Xiaomi Mi 10T 5G sebenarnya sudah dimatikan untuk wilayah Uni Eropa, namun bisa dinyalakan dari jarak jauh.

“Rekomendasi dari kami adalah untuk tidak membeli ponsel China baru dan menyingkirkan yang sudah dibeli secepatnya,” ucap Wakil Menteri Pertahanan Lithuania, Margiris Abukevicius.

Baca Juga: Mengintip Peran Militer China, Kirim Bantuan ke Iran hingga Ikut Serta dalam Penentuan Kebijakan

Laporan Pusat Siber Nasional Lithuania juga mengatakan ponsel Xiaomi mengirim data penggunaan ponsel terenkripsi ke server Singapura.

Selain itu, cacat keamanan juga ditemui di ponsel asal China lainnya yaitu Huawei P40 5G.

Namun Huawei menampiknya dan mengatakan bahwa ponselnya tidak mengirim data pengguna secara eksternal.

Baca Juga: Iran Taklukan Jepang di Final Bola Voli Asia, China Tempati Urutan Ketiga

Hubungan antara Lithuania dan China memburuk akhir-akhir ini setelah Beijing menarik duta besarnya pada bulan Agustus.

Penarikan duta besar dilakukan setelah pihak Lithuania memilih untuk mendirikan kantor diplomatik baru di Taiwan.

China menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri dan masih menganggapnya sebagai bagian dari negara tersebut.***