Network
PR PANGANDARAN - Hari yang menentukan bagi Donald Trump dan Joe Biden juga seluruh masyarakat Amerika Serikat telah dimulai sejak Selasa, 3 November 2020. Warga Amerika melakukan voting dalam pemilihan presiden yang akan memimpin mereka untuk 5 tahun mendatang.
Kedua kandidat calon presiden Amerika Serikat 2020 itu, Trump dan Joe Biden juga harap-harap cemas terkait hasil yang akan terjadi setelah vote. Namun, cuitan Trump lewat akun Twitter pribadinya @realDonaldTrump pada hari ini menarik banyak perhatian publik.
Cuitannya tersebut dinilai bermasalah oleh Twitter.
"Kami naik BESAR, tetapi mereka mencoba MENCURI Pemilu. Kami tidak akan pernah membiarkan mereka melakukannya. Suara tidak dapat diberikan setelah Polling ditutup!" kata Trump, seperti dilansir Pangandaran.Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitternya @realDonaldTrump pada Rabu, 4 November 2020.
Baca Juga: Donald Trump Unggul di Florida, Joe Biden: Belum Selesai, Kemenangan Mutlak 'Keputusan' Rakyat
Pada cuitan itu, Trump mengatakan bahwa pihaknya unggul dan pihak lawan mencoba untuk mencuri pemilu. Atas hal itu, Twitter menyematkan peringatan bahwa cuitan Trump dinilai sebagai informasi yang menyesatkan.
"Sebagian atau semua konten yang disebarkan dalam Tweet ini diperdebatkan dan mungkin memberikan informasi menyesatkan tentang cara berpartisipasi dalam pemilu atau proses kemasyarakatan lainnya," tulis Twitter.
We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020
Sebelumnya, Twitter telah mengeluarkan kebijakan khusus perihal penggunaan aplikasi media sosial tersebut selama masa pemilihan presiden Amerika Serikat.
Baca Juga: Cek Fakta: Pulsa Gratis Rp100 Ribu Dikabarkan Bakal Jadi Program BLT Semasa Pandemi, Ini Faktanya
"Anda tidak boleh menggunakan layanan Twitter untuk tujuan memanipulasi atau mencampuri pemilu atau proses sipil lainnya. Ini termasuk memposting atau membagikan konten yang dapat menekan partisipasi atau menyesatkan orang tentang kapan, di mana, atau bagaimana berpartisipasi dalam proses sipil," tulis Twitter menyoal kebijakan tersebut.
Artikel Rekomendasi