PR PANGANDARAN - Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Puan Maharani yang berharap agar Sumatera Barat (Sumbar) menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila dinilai keliru. Puan pun harus meminta maaf.
Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama mengatakan, tidak elok jika persoalan ini didiamkan dan menjadi bola liar konsumsi politik, apalagi ini musim Pilkada.
Dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari situs RRI, Haris menilai bahwa kedua belah pihak baik itu masyakat Minang dan Puan haruslah berlapang dada.
Baca Juga: Kronologi Lengkap Kasus Isabella Guzman, Bunuh Ibu dengan Tikaman 151 Kali Hingga Dinyatakan Bebas
"Yang lebih penting Mba Puan meminta maaf atas kesalahpahaman ini" imbaunya dalam keterangan pers yang diterima rri.co.id, Selasa (8 September 2020).
Dia mengaku yakin warga Minang bakalan memaafkan jika Puan bersedia meminta maaf. Sebab jika masalah tersebut didiamkan, nantinya akan ditafsir secara politis yang dapat mengakibatkan konflik.
"Karena itu saya meminta sebagai Warga Minangkabau, masalah ini untuk segera dituntaskan melalui etika dan adab yang bersandar pada syariah, tidak perlu ada pembelaan berlebihan," imbuhnya.
Baca Juga: Seseorang Berstatus Tersangka Maju Pilkada 2020, Bahkan Didukung 5 Partai Sekaligus?
Kemudian Haris juga menekankan untuk menjaga kerukanan bangsa agar tidak terpecah belah.
"Mari kita jaga kerukunan bangsa ini dan tidak terpecah belah dengan teks-teks politik yang bisa merusak," lanjutnya.
Ditekankan dia, Pancasila dan orang Minang tentu tidak dapat dipisahkan. Sebab intisari sila-sila dalam Pancasila juga bagian dari artikulasi nilai-nilai budaya dan adat Minangkabau.
Baca Juga: Naidem Makarim Kenang Sosok Abdul Malik Fadjar Seraya Mengungkap Deretan Sikap Inspirasinya
"Tentu saja keliru memonopoli rasa pancasilais hanya hidup dalam partai politik," katanya.
Maka dari itu imbuh dia, tidak elok jika partai politik menjadikan isu pancasilais sebagai jargon. Terlebih membumikan nilai-nilai Pancasila itu sudah menjadi tugas negara, dan partai politik.
"Tidak perlu melakukan monopoli isu tentang pancasila, karena justru akan menjadi alat politik yang bisa merusak Pancasila itu sendiri," imbuhnya.***