PR PANGANDARAN – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin angkat bicara soal pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI.
Menurutnya, baik di televisi maupun di tempat lain, pemutaran film tersebut jangan sampai menjadi polemik di tengah masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan itu mengimbau agar masyarakat tak perlu resah soal film itu. Ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menyaksikan bagi yang ingin atau pun tidak menyaksikannya bagi yang tidak ingin.
Baca Juga: Pergoki Kekasih Bersama Pria Lain di Kamar Hotel, Dua Lelaki Adu Jotos di Atas Ranjang hingga Viral
"Kalau nanti film "Pengkhianatan G30S/PKI" itu diputar di televisi ya terserah masyarakat mau nonton atau tidak, jangan dipermasalahkan. Ini kan negara demokrasi," kata Hasanuddin, seperti dikutip dari RRI.co.id pada Sabtu, 26 September 2020.
Soal pemutaran film, sambungnya, itu telah ada aturannya di undang-undang. Bahkan ada dua lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi soal film. Ada Lembaga Sensor Film (LSF) dan juga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
"Soal materi film, lembaga sensor film yang memiliki wewenang apakah layak tayang atau tidak. Biarlah mereka yang menilai, kita percayakan pada mereka karena itu lembaga yang sah dan dilindungi Undang-Undang," ungkapnya.
Baca Juga: Sempat Viral Lewat Celotehan Ade Londok, Penjual Odading Curhat ke Jokowi dan Kantongi Bantuan Modal
Oleh karena itu, dibanding meributkan rencana pemutaran film tersebut, Hasanuddin lebih menitikberatkan untuk mengajak masyarakat agar lebih menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terlebih saat ini dunia, terutama juga bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada masalah yang nyata di depan mata, yaitu pandemi Covid-19.
"Masyarakat tidak usah terlalu meributkan rencana pemutaran film G30S/PKI ini. Karena masih banyak permasalahan bangsa seperti pandemi covid-19 yang harus dipikirkan dan dicarikan solusi bersama. Mari kita tetap jaga persatuan dan kesatuan," tandasnya.
Baca Juga: Tak Kunjung Datang Saat Diundang, Berikut Sederet Sindiran Halus Najwa Shihab untuk Menkes Terawan
Film “Pengkhianatan G30S/PKI” sendiri terus menjadi kontroversi hingga kini. Sebabnya lantaran belum terkuak sepenuhnya sejarah dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 tersebut.
Tuduhan sebagai propaganda ala rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto pun kerap disematkan pada film yang diproduksi pada tahun 1984 oleh Perum Perusahaan Film Negara (PPFN) tersebut.
Polemik dari film itu juga merupakan polemik tahunan yang terus berulang. Terutama tiap memasuki bulan September.
Baca Juga: Merchant Baru ShopeePay Minggu ini Penuh dengan Fesyen dan Makanan Lezat
Maraknya pembicaraan seputar itu akhir-akhir ini, misalnya ketika Gatot Nurmantyo, pada Selasa 22 September 2020 lewat kanal YouTube Hersubeno Arief, mengungkapkan dugaan alasannya diganti ketika menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) terkait dengan kebijakan soal film tersebut.***