Network
PR Pangandaran - Nama putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mendadak santer dibicarakan, setelah diduga terlibat dalam lingkar korupsi bansos mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
Namun belakang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menanggapi soal keterlibatan Gibran, bahwa mereka menerima informasi apapun yang terkait pengusutan korupsi bansos, sekalipun itu adalah putra sulung Jokowi.
"Jadi, KPK sekali lagi menerima siapa pun akan memberikan info kepada penegak hukum pemberantasan korupsi khususnya soal Covid-19 ini termasuk bantuan sosial di Kemensos termasuk kepada siapa pun termasuk yang dipertanyakan keberadaan Saudara Gibran Rakabuming," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung KPK, seperti dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Antara News.
Baca Juga: Kenang Syuting Film Mariposa, Syakir Daulay Puji Adhisty Zara Saat Mengaji: Alus Bener!
Lebih lanjut, KPK nantinya akan tetap melakukan proses hukum secara profesional terhadap siapa pun itu jika memang ada pihak lain terlibat dalam kasus korupsi bansos tersebut.
"Sekali lagi semua itu info dan KPK akan tetap melakukan proses secara hukum baik penelusuran keberadaan tersebut melalui proses penyelidikan. Bagi KPK sekali lagi, KPK akan tegas melakukan proses hukum secara profesional siapa pun itu, KPK akan menegakkan," jelasnya.
Dalam arti lain, KPK akan menyaring segala informasi yang masuk berkenaan dengan kasus tersebut sebelum nantinya didalami lebih lanjut.
"Semua info itu kami akan "filter", nanti apakah kemudian info itu adalah info yang memerlukan pendalaman atau tidak, perlu didalami atau tidak, berkenan tersebut ada buktinya atau tidak, semua akan kami tindaklanjuti," kata Ghufron.
Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Mengapa Sambal Cireng Rina Nose Positif Covid-19, Peneliti Beri Penjelasan
Di sisi lain, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan KPK memastikan setiap informasi perihal kasus itu tentu akan digali dan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang nantinya dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik KPK.
Artikel Rekomendasi