Network
PR PANGANDARAN - Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) masih terus berlanjut, hingga saat ini dikabarkan terdapat dua politikus partai PDIP yang terlibat dan menerima dana jumbo dalam kasus korupsi bansos untuk wilayah Jabodetabek.
Seperti yang terpantau dari tayangan video di kanal Youtube Rocky Gerung Official yang dijelaskan oleh Jurnalis senior Hersubeno Arief dan meminta tanggapan terkait hal itu kepada Rocky Gerung.
Sesuai dengan pemberitaan yang telah terungkap, ia menyebutkan bahwa terdapat dua politikus asal PDIP diduga terlibat dalam kasus tersebut yakni, Herman Hery dan Ihsan Yunus.
Baca Juga: Alami Kesulitan, Intip Momen Manajer dari TREASURE Berjuang Mengurus 12 Member yang Terlalu Ceria
"Seperti yang kita duga, sepertinya ada kader-kader PDIP lainnya yang terlibat selain Juliari, Ketua Komisi III Herman Heri dan satu anggota lagi, Ihsan Yunus dan dahsyatnya mereka mendapat kuota jumbo senilai Rp3,4 Miliar lagi," kata Hersubeno yang dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com pada Selasa, 19 Januari 2021.
Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung menjawab dengan sedikit bercanda mengibaratkan dana bansos adalah sebuah sungai yang mengalir dari hulu dan berhilir di PDIP.
"Yang bisa saya bayangkan sungai itu berhulu di puncak gunung Jawa Barat dan berhilir di PDIP bukan di Jakarta, karena yang mengalir disitu adalah bansos. Kita bisa bongkar di pintu air Manggarai jangan-jangan nyangkut disitu bansosnya dalam bentuk 4 triliun tuh," kaya Rocky Gerung menjelaskan.
Baca Juga: Mengaku Jadi Polisi, Perampok Asal Malaysia Ternyata Positif Narkoba, Ini Kronologinya
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa masyarakat juga sudah berpikir jika tidak mungkin dana korupsi yang sebesar itu tidak masuk ke partai. Menurutnya, publik sudah lebih pintar dalam menganalisis hal tersebut.
"Tapi kalau dia gak nyangkut, artinya dia masuk ke pundi-pundi partai kan. Itu analisis orang sekarang. Orang mengganggap tidak mungkin PDIP tidak memperoleh keuntungan atau rezeki dari korupsi itu,"
Menurut Rocky, sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan adanya terduga dua orang politisi PDIP yang terlibat korupsi, masyarakat sudah lebih dulu menganalisa terkait hal tersebut hingga akhirnya keluar dua nama terduga penerima dana bansos tersebut.
Baca Juga: Sambut Imlek 2021, Simak Warna Keberuntungan Tahun Kerbau Logam yang Sesuai dengan 12 Shio
"Jadi sebetulnya jalan pikirannya itu mudah sekali kan korupsi artinya orang yang memiliki surplus kekuasaan memanfaatkan jabatannya itu untuk merampok atau mencuri," kata Rocky
Menurutnya, partai yang mempunyai kekuasaan lebih menjadikannya sangat memilikki potensi untuk melakukan korupsi.
Maka dari itu, menurutnya korupsi tidak akan teratasi dengan membersihkan jalur bansos yang mengalir, melainkan dengan cara membuat kebijakan baru.
Baca Juga: Ungkap Reaksi saat Tahu Video Syur Gisel, Wijin: Gue Heran, Sama Sekali Nggak Marah dan Kecewa
"Sekarang tinggal dilihat partai mana yang mempunyai surplus kekuasaan, maka dia punya potensi korupsi lebih banyak jadi itu sebetulnya sungai korupsi itu tidak bisa dibendung dengan hanya membersihkan kali Ciliwung," katanya.
Rocky juga mengatakan bahwa yang diinginkan publik adalah DPR untuk bertindak dan membatasi ruang gerak sang pemilik kekuasaan melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.
"Korupsi itu dibendung dengan kebijakan, tapi kebijakan itu tidak akan mungkin dihasilkan oleh partai oposisi karena semua partai disedot ke istana," katanya.
Menurut Rocky, masalah tersebut mudah dibaca oleh publik. Masyarakat menganalisis permainan yang dilakukan oleh partai dan telah mengetahui trik yang tengah dilakukannya.
"Kemampuan analisis publik sudah melebihi hasil rapat partai, jadi partai berusaha menyembunyikan isu korupsi dengan menyelundupkan isu baru dengan harapan publik tak menyadari. Tapi, publik lebih dulu menyadari bahwa ada kurikulum-kurikulum korupsi, dalam hal ini PDIP," katanya.
Rocky juga menegaskan bahwa apa yang dikatakannya bukanlah sebuah fitnah. Tetapi merupakan hasil analisis terkait definisi korupsi sesuai dengan rumus dasar dalam analisis korupsi.
"Ini bukan fitnah tapi ini analisis terkait definisi korupsi seperti itu kan analisisnya
siapa yang kelebihan kekuasaan itu potensial untuk melakukan korupsi. PDIP kelebihan kekuasaan pasti potensial juga, itu rumus dasar dalam analisis political economi of corruption itu," kata Rocky.***
Artikel Rekomendasi