Network
PANGANDARAN TALK – Krisis pasokan minyak goreng yang terjadi belakangan ini diikuti dengan kacaunya harga meski pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan.
Namun sayangnya, kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut, seperti penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan, justru malah menimbulkan masalah baru.
Masalah yang paling memberatkan dirasakan oleh masyarakat miskin termasuk UMKM karena minyak goreng curah yang biasa mereka pakai, harganya semakin tidak karuan di pasar-pasar tradisional.
Baca Juga: Ternyata Uang Ratusan Juta Ini yang Bikin Rizky Febian Terseret Kasus Quotex Afiliator Trading Doni Salmanan
Oleh sebab itu, kebijakan terbaru yang diterapkan adalah mencabut HET untuk minyak goreng kemasan premium.
HET hanya akan diberlakukan untuk minyak goreng curah agar lebih terkontrol dan terjangkau dari sisi harga oleh masyarakat miskin dan UMKM.
Dengan demikian, harga minyak goreng kemasan atau premium akan mengikuti harga keekonomian atau mekanisme pasar.
Hal itu Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) mengungkapkan harga minyak goreng kemasan atau premium akan mengikuti harga keekonomian atau mekanisme pasar.
"Jadi untuk minyak goreng kemasan nanti ikut harga keekonomian artinya melihat atau mengikuti harga market dan kita lepas di pasar," ujar Kepala Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, dikutip PangandaranTalk.com dari Antara, Rabu (16/3/2022).
Baca Juga: Tes Psikologi: Tinggal Julurkan Lidah Lalu Lihat Bentuknya, Maka Kamu akan Tahu Tipe Kepribadianmu Sebenarnya
Arief menjelaskan, telah terjadi selisih harga dari ritel modern yakni Rp14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan.
Sementara di level pasar tradisional harga minyak goreng tersebut tidak bisa dikontrol bersama-sama, sehingga stok dari ritel modern selalu menimbulkan rush atau panic buying.
Kondisi itu diperparah lagi dengan kelakuan beberapa oknum yang membeli minyak goreng kemasan, lalu beberapa minyak goreng ada yang masuk ke pasar tradisional.
"Artinya ini yang harus bisa kita atur bersama-sama, kita buat supaya seimbang atau balance antara ritel modern dan juga di pasar tradisional," kata Arief.
Dengan begitu, pihaknya menekankan bekerjasama dengan para pedagang pasar agar rantai pasok minyak goreng ini benar dan para pedagang masih berjualan serta mendapatkan keuntungan.
Baca Juga: Ombudsman RI Usulkan BLT Minyak Goreng Bagi Masyarakat Miskin dan UMKM
Jika para pedagang ini tidak dilibatkan, dan langsung menjual minyak gorengnya kepada masyarakat, langkah itu juga tidak benar.
Ia menegaskan, harga minyak goreng kemasan akan mengikuti mekanisme pasar, karena mempertimbangkan masyarakat bawah yang membutuhkan minyak goreng curah.
Harga minyak goreng curah inilah yang harus benar-benar dijaga oleh pemerintah, karena harga minyak goreng kemasan atau premium bisa mengikuti mekanisme pasar.
"Makanya yang penting minyak goreng curah yang dibutuhkan oleh masyarakat bawah ini yang kita harus buat harga eceran tertingginya (HET) dan kita harus jaga, bukan harga untuk minyak goreng premium atau kemasannya. Biarkan nanti masyarakat memilih mana minyak goreng yang sesuai dengan kebutuhan mereka," pungkasnya.***
Artikel Rekomendasi