Kemudian ujang menekankan bahwasannya dalam praktik pelaksanaan anggaran harus transparan hingga melibatkan pratisipasi publik.
"Dalam proses penganggaran harus melibatkan partisapasi publik. Dan perlu diawasi KPK. Agar tak ada permainan atau kongkalingkong antara birokrasi dengan DPRD," pungkasnya.
Artikel Rekomendasi