Ahok Protes Banyak Komisaris Titipan di BUMN, Erick Thohir: Asal Kompeten dan Prosesnya Baik

PR PANGANDARAN – Melalui kanal YouTube POIN yang ditayangkan pada Senin, 14 September 2020, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meluapkan kekesalannya dengan yang terjadi di Pertamina.

Dia memaparkan jika dirinya sebagai eksekutor bukan komisaris karena semua keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicators (KPI)  diperiksa oleh BUMN.

Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan dan membangun semacam TEMASEK, yakni penggabungan dari holding-holding BUMN yang akan menjadi superholding dan diberi nama Indonesia Incorporation.

Baca Juga: Sebut Pasien RS Wisma Atlit Membludak hingga Antrian Ambulance Berjejer, Dokter Andi: Episode Sulit

“Direksi-direksi mainnya lobi ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun banyak titipan dari kementerian-kementerian,” ujarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ahok mengatakan jika dia mempunyai cara agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Dia akan memangkas birokrasi di Pertamina sehingga setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menduduki jabatan SPV (Senior Vice President).

Baca Juga: Ancam Tutup Pabrik yang Bandel Tanpa IPAL, Bupati Garut: Hati-hati Pabrik Kulit Sukaregang, Dipidana

Sebelum Ahok buka suara mengenai kondisi Pertamina sekarang, Erick Thohir pada bulan Agustus sudah mengatakan jika memang banyak titipan untuk menduduki posisi komisaris.

“Tapi kebanyakan orang-orang yang kita angkat sesuai dengan klasifikasinya,” ucapnya pada kanal Youtube Najwa Shihab pada 6 Agustus 2020.

Menteri BUMN itu menjelaskan jika sekarang diadakan review setiap tahun, beda dengan dulu 5 tahun sehingga tahu seperti apa kinerja komisaris.

Baca Juga: Tekor Rp 13,3 Triliun Gegara Suporter Absen, Liga Inggris Bakal Izinkan Penonton Balik ke Stadion

Mereka juga akan mengeluarkan peraturan jika keberadaan komisaris harus representatif dan hadir 50 persen dari jadwal rapat yang ditentukan. Hal ini untuk meningkatkan profesionalisme komisaris yang berkecimpung di BUMN.

“Tambah banyak orang yang berusaha menitipkan nama?” tanya Najwa Shihab.

“Hal yang wajar saya rasa tapi yang penting kompeten dan prosesnya baik,” ujar Erick Thohir menanggapi mengenai komisaris titipan.

Baca Juga: 10 Novel JK Rowling Penulis Harry Potter dengan Penjualan Fantastis, Nomor 7 Mantra Usir Voldemort

Saat Najwa Shihab menimpali seperti apa proses jika ingin menitipkan komisaris, menteri BUMN tersebut tertawa.

“Jika memang diajukan harus ada hitam putih di surat ada nama, tapi tidak semua diterima,” katanya.

“Mungkin yang diterima hanya 10 persen makanya banyak yang kecewa,” tambahnya lagi.

Baca Juga: Blak-blakkan di Balik Bobroknya BUMN, Ahok Bongkar Aib Pertamina: Gaji Direksi hingga Lobi Menteri

Proses seperti itu untuk pembelajaran politik karena suka tidak suka, sistem yang ada di Indonesia seperti ini.

Dalam pemilihan komisaris pun, tidak hanya menteri BUMN yang terlibat tapi juga banyak pihak lain termasuk presiden.

Semua yang diajukan akan direview sehingga latar belakang dari orang tersebut sesuai dengan posisi yang akan diduduki.***