BLT Pekerja Dinilai Buang-buang Anggaran hingga Ratusan Triliun, Gus Ahad Minta Pemerintah Evaluasi

PR PANGANDARAN – Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi perekonomian masyarakat di tengah pandemi.

Ada beragam macam BLT yang diluncurkan pemerintah, salah satunya BLT bagi para pekerja/buruh dengan gaji di bawah 5 juta yang dikeluarkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dilansir Warta Ekonomi, Anggota Fraksi PKS DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya (Gus Ahad) mengatakan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi karyawan tersebut dinilai kurang efektif.

Baca Juga: Ketua KPU Arief Budiman Terpapar Covid-19, Mengaku Tak Rasakan Gejala Namun Hasil Swab Malah Positif

Sebab, kata dia, untuk mendapatkan bantuan tersebut dibutuhkan persediaan data nama dan nomor rekening masyarakat yang menerima lewat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

“Ada upaya menyederhanakan proses pendataan, dalam hal ini menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi akhirnya pihak Kementerian Tenaga Kerja tinggal menugaskan saja kepada BPJS Ketenagakerjaan mengumpulkan data masyarakat dengan gaji di bawah 5 juta,” ujarnya saat diwawancarai di Bandung, Jumat, 18 September 2020.

Baca Juga: Kampanye ‘Semua Rp1’ ShopeePay Dorong Adopsi Transaksi Contactless dengan Lebih dari 8 Juta Voucher

Gus Ahad mengatakan jika program BLT tersebut telah menghabiskan dana sebesar 104 Triliun, lebih dari dua Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat.

Maka dari itu, Sekretaris DPW PKS Jabar meminta pemerintah pusat untuk mengoptimalkan program dengan menyeluruh.

“Bukan hanya karyawan yang gajinya 5 juta. Tetapi, juga untuk masyarakat lapisan bawah seperti guru honorer yang gajinya 300-600 ribu per bulan,” ungkapnya.

Baca Juga: [KABAR GEMBIRA] Kartu Prakerja Gelombang 9 Resmi Dibuka, Simak dan Ikuti 3 Langkah Berikut Ini

Gus Ahad menjelaskan bahwa dia layak mengkritisi dan meminta adanya evaluasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diadakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), walaupun program tersebut bukan kewenangannya.

“Saya meminta kepada pemerintah Pusat agar mengevaluasi kebijakan yang kesannya tanpa perencanaan yang baik, tanpa metode pemikiran yang lengkap dan komprehensif, yang akhirnya menghabiskan anggaran sampai ratusan triliun, besar sekali. Mudah-mudahan program tersebut dievaluasi dan ada perbaikan,” katanya. ***