Network
PR PANGANDARAN – Terkait dengan aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dilakukan ribuan mahasiswa dan pekerja (buruh), hingga kini masih belum menemukan solusi.
Beredar kabar bahwa poin-poin yang terdapat dalam UU Cipta Kerja adalah hoaks, masyarakat seolah dibuat bingung dengan berbagai pernyataan yang dilontarkan pemerintah.
Dalam hal ini, pada Senin, 12 Oktober 2020, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengimbau kepada masyarakat untuk sabar menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP).
Baca Juga: Waspada! Bertebaran Link Hoaks Kartu Prakerja di WhatsApp, Janjikan Cair Rp 600 Ribu
Peraturan Pemerintah (PP) tersebut menjadi pedoman pelaksanan Undang-Undang Cipta Kerja.
Semakin maraknya kabar hoaks terkait UU Ciptaker, Bamsoet meminta kepada pemerintah untuk tidak mudah termakan isu yang tidak benar (hoaks).
Menurutnya, pemahaman masyarakat terkait kabar hoaks yang beredar bisa saja menimbulkan kesalahpahaman yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan berniat memecah persatuan bangsa.
Baca Juga: Jalan Hasil Karya TMMD Reguler Brebes Mulai Dirapikan
"Saat ini banyak hoaks, misinformasi dan disinformasi terkait UU Cipta Kerja yang beredar di masyarakat. Semisal, disebut upah minimum, cuti haid, cuti hamil, hak atas cuti dihilangkan ataupun tidak ada batasan waktu kerja,” ujarnya.
“Semua itu tidak benar. Saya berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan informasi hoaks yang jauh dari kebenaran," lanjut Bamsoet.
Artikel Rekomendasi