Kritik Keras Sikap Rasis Presiden Prancis, Wakil Ketua MPR RI: Semua Negara Seharusnya Terpanggil

- 27 Oktober 2020, 15:30 WIB
Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR
Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR /Humas MPR RI

PR PANGANDARAN - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengkritik keras sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap rasis dan diksriminatif.

Sebelumnya Macron menyatakan dirinya membela penerbitan kartun Nabi Muhammad SAW dengan dalih kebebasan berekspresi.

"Kebebasan berekspresi yang terkandung dalam ajaran demokrasi bukan berarti setiap orang bebas melakukan apa saja hingga melanggar hak orang lain. Apalagi jika hak itu menyangkut hak keberagamaan orang lain," ujar Basarah dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa, dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Antara.

Baca Juga: Sindir Soal Proyek 'Jurassic Park', Bintang Emon: Komodo Gak Lawan Penguasa Aja Rumahnya Digusur

Lebih lanjut Basarah menyatakan, sebagai negara yang tergolong lebih maju dari negara-negara lain, Prancis seharusnya menunjukkan sikap toleransi antarumat beragama kepada dunia.

Pernyataan Basarah merupakan respons atas hiruk-pikuk pemberitaan media internasional yang dalam sepekan ini diramaikan oleh pernyataan kontroversial Presiden Prancis Emmanuel Macron awal pekan lalu.

Dalam pernyataan resminya, Presiden Prancis itu menyatakan tidak akan mencegah penerbitan kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW dengan dalih demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Baca Juga: Termasuk Jakarta, Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos akan Menyasar 10 Juta Keluarga di Tahun 2021

Karena pernyataannya, Macron menuai kritikan keras yang datang tak hanya dari umat Islam di negara-negara Timur Tengah, melainkan dari umat Kristen di dunia Arab.

Basarah mengungkapkan, Presiden Prancis seharusnya bersikap bijak saat menyatakan pendapat yang dapat menyinggung perasaan umat beragama di negerinya sendiri maupun di tingkat internasional.

Terlebih, jumlah umat Islam di seluruh dunia saat ini mencapai 1,9 miliar jiwa.

Baca Juga: Waspada! Modus Baru 'Lem' di Mesin ATM, Uang Dikira Tak Keluar Padahal Terhalang Penutup Buatan

"Semua negara seharusnya terpanggil untuk menjaga perdamaian dan kedamaian dunia demi kedamaian dan kebahagiaan seluruh umat manusia yang jelas berbeda-beda bangsa dan agamanya,’’ ujarnya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang tergabung dalam keanggotaan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menginisiasi sekaligus menyetujui Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 tentang Memerangi Intoleransi dan Diskriminasi.

Resolusi yang diajukan negara-negara OKI itu diadopsi oleh Dewan HAM PBB pada 12 April 2011 dan salah satu klausulnya menegaskan kewajiban semua negara untuk melarang diskriminasi atas dasar agama atau kepercayaan dan untuk mengimplementasikan langkah-langkah untuk menjamin perlindungan hukum yang setara dan efektif.

Baca Juga: Benarkah Umat Muslim Dilarang Menggambar karena Hukumnya Haram? Simak Penjelasan Ustaz Abdul Somad

Atas dasar itu, Basarah memandang lumrah seandainya Indonesia juga memberikan pernyataan keras atas pernyataan Presiden Prancis itu.

"Saya ingin tegaskan bahwa resolusi itu antara lain juga menyatakan keprihatinan atas meningkatnya intoleransi, diskriminasi dan kekerasan, pelabelan negatif, terhadap perseorangan atas dasar agama atau kepercayaan yang terus meningkat di seluruh dunia,’’ katanya.

Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia ini menambahkan, apa yang terjadi di dunia internasional, khususnya di Prancis dalam sepekan ini, semakin menunjukkan betapa hebat demokrasi Pancasila yang dianut rakyat Indonesia.

Baca Juga: Cek Fakta: BI Dikabarkan Bakal Transfer Uang ke Rekening Pribadi Sebagai Hadiah, Ini Kebenarannya

Menurutnya, di negeri ini kendati demokrasi diterima sebagai cara berbangsa dan bernegara, tetapi tidak dengan sendirinya demokrasi yang dianut itu membolehkan setiap warga menggunakan kebebasan berekspresi dengan sebebas-bebasnya hingga menyakiti perasaan saudara sebangsa berbeda agama.

"Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal. Dengan demokrasi Pancasila, terbukti kita sebagai bangsa bisa hidup rukun. Saya yakin suatu saat demokrasi Pancasila akan menjadi rujukan nagara-negara internasional,’’ ujar dia lagi.

Basarah pun mengajak umat Islam di Indonesia untuk merespons pernyataan Presiden Prancis itu secara proporsional.

Dia mengimbau agar umat Islam di Tanah Air tidak terpancing melakukan anarkisme akibat pemberitaan soal penodaan agama dari negara berjuluk kota mode itu.***

 

Editor: Nur Annisa

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah