Network
PR PANGANDARAN - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) mengaku bersedia bila mesti mengadakan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo.
Namun, sebelum melakukan rekonsiliasi, Habib Rizieq menyampaikan permintaannya yang pertama. Mula-mula, dirinya menginginkan supaya diciptakan ruang dialog antara ulama dengan pemerintah.
"Ada yang teriak rekonsiliasi, rekonsiliasi, mana bisa rekonsiliasi kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu dialog baru rekonsiliasi. Tidak ada rekonsiliasi tanpa buka dialog," kata Habib Rizieq, seperti dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari kanal YouTube Front TV pada Kamis, 12 November 2020.
Baca Juga: Jejak Kasus Pembunuhan Ahmaud Arbery di AS: Usai Tewas Mengenaskan Pembunuh Kirim Pesan Rasisme
Menurut Rizieq, penting diadakannya dialog antara ulama dan pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.
Adanya ruang dialog itu memungkinkan kedua belah pihak untuk dapat duduk bersama dan saling menyampaikan pendapatnya masing-masing.
Selanjutnya, Habib Rizieq bersedia membuka ruang dialog dengan pemerintah jika terpenuhi permintaan kedua, yakni hentikan kriminalisasi terhadap ulama dan juga para aktivis.
Baca Juga: ISIS Klaim Lakukan Serangan Bom di Arab Saudi dan Targetkan Konsulat Prancis untuk Aksi Balas Dendam
"Masih banyak ulama-ulama kita yang menderita di penjara, bebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir yang sudah sepuh, bebaskan Habib Bahar bin Smith yang dizalimi, bebaskan Doktor Syahganda Nainggolan, bebaskan Bapak Anton Permana, Bapak Jumhur Hidayat, bebaskan dulu mereka," ujarnya.
Tak hanya itu, Habib Rizieq juga menyoroti pihak-pihak selain ulama, banyak kalangan lainnya yang juga turut menjadi sasaran kriminalisasi.
Artikel Rekomendasi