Network
PR PANGANDARAN – Tiba di Tanah Air, Rizieq Shihab sempat mengutarakan permintaannya supaya pemerintah tidak melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Apa yang diungkapkan Rizieq Shihab itu langsung direspon oleh Kepala Staf Kepresidenan yakni Moeldoko.
“Sebenarnya tidak ada lah istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi,”tegas Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jl. Veteran – Jakarta Pusat pada Kamis, 12 November 2020.
“Negara itu melindungi segenap bangsa. Itu tugas negara. Jadi siapa yang dikriminalisasi? Yah, tidak ada. Terus yang salah siapa? Ya nggak ngerti, apakah dia itu ulama apakah bukan. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama,” sambung Moeldoko.
Baca Juga: Trump Gelar Pesta saat Pilpres, Kini Gedung Putih Dilaporkan Jadi Klaster Baru Penyebaran Covid-19
Disampaikan oleh Moeldoko jika istilah kriminalisasi ulama terkadang dinarasikan untuk membangun sentimen tertentu. Ia menjelaskan, bahwa negara tidak semena-mena dalam menegakkan aturan yang memang sudah ada.
“Kadang-kadang untuk membangun sebuah emosi, istilah-istilah itu dikedepankan. Jadi saya ingin katakan pada masyarakat Indonesia bahwa negara melindungi segenap bangsa dan warga negaranya. Nggak ada negara semena-mena. Tapi negara juga harus menegakkan aturan – aturan melalui law enforcement. Kalau nggak, kacau balau kan,” jelas Moeldoko.
Ditambah, Moeldoko juga mengatakan bahwa mereka yang ditindak adalah pihak yang salah dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Karenanya, Moeldoko tidak ingin pemerintah dinarasikan yang mengkriminalisasi ulama.
Baca Juga: Cek Fakta: Benarkah Kwik Kian Gie Larang Rakyat Belanja di Mall Sebulan, Tinjau Kebenarannya
“Nah siapa yang kena law enforcement itu? Ya, mereka-mereka yang salah. Jadi terus jangan dibalik negara atau pemerintah mengkriminalisasi ulama. Nggak, tidak ada itu. Yang dikriminalkan adalah mereka-mereka yang salah dan itu ada bukti-buktinya,” pungkas Moeldoko.***
Artikel Rekomendasi