Gegara Kekacauan Pilpres AS, Facebook Putuskan akan Larang Iklan Politik untuk Cegah Misinformasi

- 12 November 2020, 18:49 WIB
Ilustrasi Facebook.*
Ilustrasi Facebook.* /Pixabay

PR PANGANDARAN – Dampak dari Pemilihan Presiden di Amerika Serikat (AS) ternyata sangat besar dan luas.

Tidak dapat dipungkiri berita kekalahan Donald Trump sulit diterima oleh pendukungnya, hal ini membuat Trump melakukan gugatan.

Di tengah kekacauan yang terjadi sebagai dampak dari Pemilihan Presiden di Amerika Serikat, salah satu yang paling menyorot perhatian adalah terkait penyebaran informasi.

Baca Juga: Tuai Kekhawatiran dan Kontroversi, Fracking Jadi Topik Hangat di Kampanye Pilpres AS hingga Saat ini

Salah satu media sosial terbesar, Facebook menyatakan larangannya atas iklan politik pasca pemilihan tersebut.

Facebook mengatakan larangan iklan politik pasca pemilihan yang  kemungkinan akan berlangsung selama satu bulan lagi.

Larangan tersebut merupakan  salah satu langkah yang diambil Facebook dalam memerangi misinformasi dan penyalahgunaan di situsnya.

Baca Juga: Gisel Pamer Foto dengan Wijin dan Gempi di Sumba, Netizen Malah Serukan Nama Gading Marten

Hal ini seharusnya hanya berlangsung selama sekitar satu minggu,  tetapi nampaknya akan diperpanjang.

Senada dengan Facebook, Google Alphabet Inc juga bertahan dengan larangan iklan politik pasca pemilu.

Facebook mengonfirmasi  kebijakan tersebut melalui postingan blognya.

Baca Juga: Serangan Bom yang Terjadi di Arab Saudi Ternyata Meledak saat Konsulat Prancis Pidato

"Jeda sementara untuk iklan politik dan masalah sosial di Amerika Serikat terus dilakukan. Hal ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kami untuk melindungi pemilu,” ungkapnya.

Facebook juga menerangkan bahwa pelarangan iklan ini akan diselenggarakan selama satu bulan, namun tetap ada kemungkinan pelarangan berhenti lebih cepat daripada itu.

“Hal ini akan berlangsung selama satu bulan lagi, meskipun mungkin ada kesempatan untuk melanjutkan iklan ini lebih cepat,” ungkapnya sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Aljazeera.

Baca Juga: Pemberian Tanda Kehormatan Dikaitkan dengan Upaya Pembungkaman, KSP Moeldoko Buka Suara

Klaim tak berdasar tentang pemilu bergema di media sosial. Hal ini diprakarsai oleh Presiden Donald Trump yang menantang validitas hasil.

Hal ini terjadi bahkan ketika pejabat negara melaporkan tidak ada penyimpangan yang signifikan.

Pakar hukum juga memperingatkan bahwa Trump memiliki sedikit kesempatan untuk membatalkan kemenangan Presiden terpilih dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Dalam satu grup Facebook yang dibuat pada hari Minggu, dengan cepat berkembang menjadi hampir 400.000 anggota pada hari Rabu.

Baca Juga: Video Syur Mirip Gisel dan Jedar Masuki Babak Baru, Kini Statusnya Naik Tahap Penyidikan

Anggota tersebut menyerukan penghitungan ulang secara nasional serta menukar tuduhan tidak berdasar mengenai dugaan penipuan pemilu.

Hingga saat ini Google belum memberikan kejelasan mengenai lama jeda iklan politiknya, namun kemungkinan ini akan diperpanjang hingga Desember.

Juru bicara Google sebelumnya mengatakan perusahaan akan mencabut larangannya berdasarkan faktor tertentu, seperti waktu serta pertimbangan kerusuhan sipil.***

 

Editor: Nur Annisa

Sumber: Al Jazeera


Tags

Artikel Rekomendasi

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah