PR PANGANDARAN - Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan beredarnya sebuah video di aplikasi streaming video YouTube pada Kamis, 4 Februari 2021 lalu.
Berjudul "SEMUA FRAKSI DPR DUKUNG LANGKAH MOELDOKO KVDET4 DEMOKRAT", video itu diunggah oleh kanal SKEMA POLITIK.
Video yang menggemparkan itu muncul menyusul isu terkait adanya upaya pengambilalihan paksa atau kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat.
Isu kudeta itu disebut-sebut melibatkan pihak Istana Kepresidenan dan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko turut dikaitkan sebagai sosok yang dicurigai melakukan gerakan tersebut.
Video yang berdurasi delapan menit itu telah menarik 161 ribu pengguna YouTube untuk menonton. Jumlah itu terhitung sejak pertama kali tayang sampai hari Sabtu kemarin, 6 Februari 2021.
Lantas, benarkah semua fraksi di DPR RI sepakat dukung Moeldoko untuk kudeta Partai Demokrat?
Baca Juga: Abaikan Larangan, Restoran Jepang di Brasil Nekat Gelar Pesta Seks saat Pandemi Covid-19
Dilansir PikiranRakyat-Pangandaran.com dari laman Antara pada Kamis, 4 Februari 2021, narasi perihal semua fraksi DPR dukung Moeldoko kudeta Partai Demokrat adalah informasi salah yang menyesatkan.
Seturut hasil penelusuran di mesin pencarian Google, tak didapati satu pun pemberitaan media arus utama yang mengabarkan hal itu.
Terlebih, tak didapati pula pernyataan resmi dari perwakilan sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membenarkan perihal narasi dukungan itu, termasuk fraksi Partai Demokrat.
Baca Juga: Mengerikan! Gejala Long Covid Merenggut Anak-anak yang Terinfeksi Covid-19 di Inggris
Sementara itu, isu tentang rencana merebut kekuasaan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga telah membantahnya.
Seluruh partai, lanjut Moeldoko, tentu memiliki Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memuat peraturan terkait kondisi internal partai yang bersangkutan.
Sehingga, Moeldoko menegaskan jika sosok di luar partai seperti dirinya tak seharusnya memiliki kewenangan dalam hal mencampuri urusan internal lembaga politik itu.***