PR PANGANDARAN – Sejauh ini PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sepertinya selalu menjadi perbincangan yang tak ada hentinya.
Dari awal diberlakukan PSBB hingga diperketat dengan PSBB jilid II.
Hingga saat ini PSBB masih dikeluhkan oleh masyarakat, sampai muncul berbagai persepsi terhadap pemerintahan yang berbeda-beda tak lepas dari yang pro dan kontra.
Baca Juga: Diklaim Kerjasama dengan 'Pembunuh Keji Dunia' Usai Unggah Foto Bareng Duta Israel, Siwon Buka Suara
Sempat beredar berita bahwa kebijakan PSBB adalah salah satu rencana skenario yang mendesak Presiden Jokowi agar lengser dari jabatannya.
Menyusul pernyataan tersebut, berdasarkan hasil pemantauan Tim Jabar Saber Hoaks, PSBB Jakarta jilid II dan skenario untuk mendesak Jokowi mundur adalah dua hal yang tidak berkaitan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kembali PSBB untuk menurunkan kurva kasus Covid-19 dan menghindari kolapsnya layanan kesehatan.
Baca Juga: Disinggung Pilkada 2020 Langgar Konstitusi, Luhut: Hey Najwa, Belum Tentu Lebih Lapangan dari Saya
Penerapan PSBB tersebut dibuat berdasarkan data Indikator Pantau Pandemi serta masukan para ahli epidemiologi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan indikator utama dalam keputusan memberlakukan kembali PSBB adalah tingkat kematian (Case Fatality Rate) dan tingkat keterisian rumah sakit (Bed Occupancy Ratio), baik untuk tempat tidur isolasi maupun Intensive Care Unit (ICU), yang semakin tinggi, yang menunjukkan bahwa Jakarta berada dalam kondisi darurat.
Dilansir dari media pemeberitaan nasional, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla atau JK menilai PSBB yang diberlakukan oleh Pemprov DKI mulai 14 September 2020 adalah suatu keharusan, sebab PSBB transisi terbukti tidak menurunkan kurva penyebaran Covid-19 di ibukota.
Baca Juga: Lutfi Agizal Sebut Odading Mang Oleh Rasanya 'Anjayani', Netizen Justru Kasihan: Dia Mulai Stres
Padahal, kasus Covid-19 saat pemberlakuan PSBB periode awal sempat mengalami penurunan. Untuk itu, JK beranggapan bahwa PSBB merupakan langkah tegas yang harus diambil demi menghindari penularan yang semakin masif.
Bahkan menurut JK, untuk memulihkan ekonomi, Indonesia harus menyudahi pandemi Covid-19 ini dengan menangani virusnya terlebih dahulu.***