PR PANGANDARAN - Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz mengumumkan pernyataan setuju untuk berbagi 5.000 dosis vaksin Covid-19 ke Palestina untuk mengimunisasi pekerja medis garis depan.
Menurut pantauan, ini adalah pertama kali Israel setuju berbagai vaksin Covid-19 ke Palestina, seolah tertinggal jauh dari kampanye vaksinasi agresif Israel karena belakangan belum menerima vaksin apa pun.
Tindakan setuju berbagi vaksin Covid-19 dari Israel ini didorong permintaan Organisasi Kesehatan Dunia yang prihatin akan perbedaan Israel dan Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki.
Baca Juga: Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint Ditangkap, Situasi Politik Myanmar Kian Memanas
Bahkan, kelompok hak asasi manusia internasional dan para ahli PBB menilai Israel bertanggung jawab atas kesejahteraan warga Palestina di daerah-daerah ini.
Hanya saja, beberapa waktu belakang, Israel merujuk perjanjian perdamaian sementara yang dicapai pada 1990-an, bahwa pihaknya tidak bertanggung jawab atas Palestina dalam kasus apa pun yang menerima permintaan bantuan.
Namun kini, Kemenhan Israel mengatakan bahwa transfer telah disetujui, meski tidak ada rincian lebih lanjut tentang kapan itu akan terjadi, serta belum ada komentar langsung dari pejabat Palestina.
Baca Juga: Pablo Benua Mantap Ingin Bercerai, Rey Utami: Aku Siap Dipoligami, Kangen Kamu Pulang
Sebagai informasi, Israel adalah salah satu pemimpin dunia dalam vaksinasi penduduknya setelah melakukan kesepakatan pengadaan dengan raksasa obat internasional Pfizer dan Moderna.
Kementerian Kesehatan Israel pun mengatakan hampir sepertiga dari 9,3 juta orang Israel telah menerima dosis pertama vaksin, sementara sekitar 1,7 juta orang telah menerima kedua dosis tersebut.
Kampanye tersebut mencakup warga Arab Israel dan warga Palestina yang tinggal di Yerusalem timur yang dicaplok, tetapi tidak termasuk warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat di bawah pemerintahan otonomi Otoritas Palestina dan mereka yang tinggal di bawah pemerintahan Hamas di Gaza.
Otoritas Palestina telah mencoba memperoleh dosis melalui program WHO yang dikenal sebagai COVAX, tetapi program itu lambat dijalankan, meski bertujuan untuk mendapatkan vaksin bagi negara-negara yang membutuhkan cepat.
Dengan demikian, perselisihan tersebut mencerminkan ketidaksetaraan global dalam akses ke vaksin, karena negara-negara kaya menyedot sebagian besar dosis, membuat negara-negara yang lebih miskin semakin tertinggal dalam memerangi kesehatan publik dan efek ekonomi dari pandemi.***