PR PANGANDARAN – Sri Lanka diketahui akan melarang pemakaian burqa dan menutup lebih dari seribu sekolah islam.
Pernyataan tersebut diketahui disampaikan oleh seorang menteri pemerintah pada hari Sabtu lalu. Hal tersebut merupakan tindakan terbaru yang mempengaruhi populasi Muslim minoritas di negara itu.
Menteri Keamanan Publik Sarath Weerasekera mengatakan pada konferensi pers bahwa dia telah menandatangani persetujuan kabinet untuk melarang penutup wajah penuh yang dikenakan oleh beberapa wanita Muslim dengan alasan keamanan nasional.
Baca Juga: Penggal Kepala Ibu Kandung Lalu Menikamnya Lebih dari 100 Kali, Alasan Wanita ini Sepele
“Pada masa-masa awal kami, wanita dan gadis Muslim tidak pernah mengenakan burqa,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa penggunaan burqa berkaitan dengan ekstremisme.
“Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya," ujarnya.
Baca Juga: Bukan Muncul dan Klarifikasi, Aksi Sabyan Gambus Rilis 'Sapu Jagat' Bikin Geram Keluarga Ayus
Pemakaian burqa di negara mayoritas Buddha untuk sementara dilarang pada 2019 setelah pemboman gereja dan hotel oleh militan Islam yang menewaskan lebih dari 250 orang.
Belakangan tahun itu, Gotabaya Rajapaksa, yang terkenal karena menghancurkan pemberontakan selama puluhan tahun di utara negara itu sebagai menteri pertahanan, terpilih sebagai presiden setelah menjanjikan tindakan keras terhadap ekstremisme.
Rajapaksa dituduh melakukan pelanggaran hak yang meluas selama perang, tuduhan yang dia bantah.
Baca Juga: Sri Lanka Larang Pemakaian Burkak dan Tutup 1.000 Madrasah dengan Alasan Keamanan Nasional
Weerasekera mengatakan pemerintah berencana untuk melarang lebih dari seribu sekolah Islam madrasah yang menurutnya melanggar kebijakan pendidikan nasional.
“Tidak ada yang bisa membuka sekolah dan mengajarkan apa pun yang Anda inginkan kepada anak-anak,” katanya.
Langkah pemerintah pada burqa dan sekolah mengikuti perintah tahun lalu yang mengamanatkan kremasi korban Covid-19 - bertentangan dengan keinginan Muslim, yang menguburkan jenazah mereka.
Baca Juga: Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Meski Bukan Kader, Gatot Nurmantyo: Berkompetisi Harus Bermoral!
Larangan yang dicabut awal tahun ini setelah mendapat kritik dari Amerika Serikat dan kelompok hak asasi internasional.***