PR PANGANDARAN - PBB sedang bernegosiasi dengan Tiongkok untuk kunjungan 'tanpa batasan' ke Xinjiang guna melihat bagaimana minoritas Uighur diperlakukan, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah wawancara yang disiarkan Minggu, 28 Maret 2020.
Setidaknya satu juta orang Uighur dan orang-orang dari kelompok yang sebagian besar Muslim Uighur lainnya telah ditahan di kamp-kamp di wilayah barat laut, menurut kelompok hak asasi manusia AS dan Australia, yang menuduh pihak berwenang Tiongkok melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan dan melakukan kerja paksa.
Tiongkok telah berulang kali menahan kritik atas perlakuannya terhadap Muslim Uighur yang berada di Xinjiang tersebut.
"Negosiasi serius saat ini sedang berlangsung antara Kantor Komisaris (Hak Asasi Manusia PBB) dan pemerintah Tiongko," kata Guterres kepada jaringan televisi Kanada, seperti dikutip PikiranRakyat-Pangandaran.com dari Channel News Asia.
"Saya berharap mereka segera mencapai kesepakatan" untuk mengizinkan kunjungan "tanpa batasan atau batasan," tambahnya.
Guterres mengatakan Tiongkok telah berulang kali menegaskan kepadanya "bahwa mereka ingin misi itu berlangsung."
Baca Juga: Krisdayanti Curhat Tentang Raul dan Aurel Hermansyah, Netizen: Jangan Bully Anak Sendiri!
Pada Sabtu, Beijing mengumumkan sanksi terhadap dua orang Amerika, seorang Kanada dan badan advokasi hak yang mengkritik perlakuannya terhadap Uighur, yang menurut pejabat AS merupakan genosida.
Guterres mengatakan dia juga mengikuti "dengan keprihatinan" nasib dua warga Kanada, Michael Kovrig dan Michael Spavor, yang ditahan di Tiongkok atas tuduhan spionase.
Penahanan mereka, yang dikecam Ottawa sebagai "sewenang-wenang," secara luas dipandang di Barat sebagai pembalasan atas penangkapan dan penahanan lanjutan Meng Wanzhou di Kanada, seorang eksekutif raksasa telekomunikasi Tiongkok Huawei.
Baca Juga: Dijual Rp4,3 Juta, Lintah Kerbau Ternyata Bisa Mengobati Sakit Kepala
"Posisi kami sangat jelas. Bahwa dalam semua situasi seperti ini, harus ada proses dan penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia dari orang-orang yang terlibat," kata Guterres.***